Infografis
Suara.com - Aturan baru soal Jaminan Hari Tua (JHT) yang bisa diambil saat peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun menuai pro-kontra. Merespons hal tersebut, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Dita Indah Sari menjelaskan secara rinci soal aturan baru tersebut.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Menaker Ida Fauziyah menandatangani aturan tersebut pada 2 Februari 2022.
Dita menjelaskan, JHT merupakan amanat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan turunannya. Adapun JHT tersebut diadakan dengan tujuan supaya pekerja bisa menerima uang tunai saat sudah memasuki masa pensiun, cacat tetap atau meninggal dunia.
Sehingga JHT didesain sebagai tabungan para pekerja yang bisa dicarikan saat memasuki usia pensiun.
"Jadi sifatnya old saving. JHT adalah kebun jati, bukan kebun mangga. Panennya lama," jelas Dita melalui akun Twitternya @Dita_Sari_ yang dikutip Suara.com, Jumat (12/2/2022).
Pada kesempatan yang sama, Dita menjawab pertanyaan warganet yakni soal JHT yang tidak bisa diambil setelah pekerja mengalami pemutusan hak kerja atau PHK.
Menurutnya, saat ini sudah tersedia yang namanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja-pekerja yang mengalami PHK. Kondisi itu berbeda dengan sebelumnya, saat JKP belum tersedia. Sehingga, JHT bisa dicairkan lebih cepat.
"Kalau tidak ada JKP, kami tidak akan mau menggeser situasi JHT sekarang. Karena tahu bahwa ini membantu saat PHK. Tapi karena sudah ada JKP plus pesangon, ya dibalikin untuk hari tua," ungkapnya.
"Karena sudah ada JKP plus pesangon, maka JHT digeser agar manfaat BPJS bisa tersebar. Karena ada kata "hari tua", ya sudah dikembalikan sebagai bantalan hari tua sesuai UU SJSN 40/2004. Memang aslinya untuk itu."
Aturan Jaminan Hari Tua Diubah, Bisa Cair Saat Mencapai 56 Tahun
