Infografis
Suara.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menandatangani kontrak kerja sama pembelian enam pesawat tempur generasi 4,5 Dassault Rafale, buatan Prancis.
Kedepan rencannya pemerintah akan mengakusisi total 42 Pesawat Rafale untuk "multirole combat aircraft".
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan hal itu usai menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, (10/2/2022).
"Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk enam pesawat," kata Prabowo.
Baca Juga: PSI Respons Soal Polemik Desa Wadas, Beri Pesan ke Ganjar Pranowo Begini
Kemudian, kata mantan Danjen Kopassus ini, akan disusul dalam waktu dekat dengan kontrak untuk 36 pesawat lagi dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator-simulator yang dibutuhkan.
Tak hanya itu, usai pertemuan bilateral tersebut Menhan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly menyaksikan penandatanganan MoU kerja sama di bidang "research and development" kapal selam antara PT PAL dengan Naval Grup.
"Tentunya akan mengarah pada pembelian dua kapal selam kelas Scorpene dengan AIP beserta persenjataan dan suku cadang yang dibutuhkan termasuk latihan," kata Prabowo.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara DPP PSI, Rian Ernest mempertanyakan kebijakan tersebut. Sebab, kata Rian saat ini musuh Indonesia adalah virus tidak membutuhkan senjata seperti pesawat tempur.
"Pak Prabowo Subianto, apakah layak kita jor-joran belanja pesawat tempur sekarang? Musuh kita sekarang virus, senjata yang dibutuhkan obat dan vaksin," tulis Rian dalam keterangan presnya, Jumat (11/2/2022).
Baca Juga: Sedan Terbakar pada Kecelakaan Tewaskan Anak Gubernur Kaltara Milik Fatimah, Tunggak Pajak
Lebih lanjut, ia pun meminta Ketua Umum Partai Gerindra tersebut transparan ke publik mengenai pembelian alutsista.
"Sikap terbuka itu bisa dimulai dengan merilis rencana strategi pembelian Alutsista. Apa saja yang mau dibeli, apa dasar kebijakannya, dan seterusnya," kata Rian.
"Jangan sampai ada pertanyaan di publik, apakah pengadaan Alutsista ratusan triliun menjelang Pemilu 2024 ini berkaitan dengan hajatan Pilpres," ujarnya.
