Curhat Tak Disambut Gubernur saat Kunjungan Daerah, Puan Maharani Disentil: Aneh

Nur Afitria Cika Handayani
Curhat Tak Disambut Gubernur saat Kunjungan Daerah, Puan Maharani Disentil: Aneh
Ketua DPR, Puan Maharani. (Dok: DPR)

"Sebagai Ketua DPR, tentu aneh bila Puan masih berharap disambut gubernur," ujar Jamiluddin Ritonga.

Suara.com - Pakar komunikasi politik Jamiluddin Ritonga memberikan tanggapan terkait curhatan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Diketahui, Puan Maharani bercerita dirinya tak disambut gubernur saat melakukan kunjungan kerja ke daerah tertentu.

Menurut Jamiluddin, Puan Maharani tak perlu meminta penyambutan dalam setiap kunjungan kerjanya.

Puan justru dinilai seperti menunjukkan perasaan tidak suka terhadap kepala daerah tertentu.

Baca Juga: Zonasi Sampah Regional, Terobosan Ahmad Luthfi Atasi Keterbatasan TPA di Jawa Tengah

"Puan Maharani menunjukan ketidaksukaannya ketika berkunjung ke daerah tidak disambut gubernur. Ketidaksukaan Puan itu tentu sangat disayangkan," kata Jamiluddin, dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Sabtu (12/2/2022).

Menurutnya, sebagai seorang Ketua DPR RI, Puan seharusnya memahami bahwa eksekutif apalagi seorang kepala daerah tidak memiliki kewajiban menyambut kedatangannya.

"Sebagai Ketua DPR, tentu aneh bila Puan masih berharap disambut gubernur. Gubernur sebagai eksekutif di daerah tidak punya kewajiban untuk menyambut ketua DPR (legislatif) yang berkunjung ke daerahnya," ungkapnya.

Jamiluddin mengatakan, Puan seperti tidak mampu membedakan antara petugas partai dan kepala daerah.

Petugas partai dan kepala daerah memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan tugas untuk daerahnya sendiri.

Baca Juga: Tanpa Tedeng Aling-aling, Pramono Sebut Bank DKI Tidak Dikelola Profesional: Banyak Kasus Terus!

"Jadi, Puan tampaknya tidak bisa membedakan seseorang itu sebagi gubernur dan kader partainya. Sebagai kader partai, memang harus menyambut petinggi partainya. Namun, kader tentu tidak harus menyambut seorang Ketua DPR RI," tandasnya.