Infografis
Suara.com - Pakar komunikasi politik Jamiluddin Ritonga memberikan tanggapan terkait curhatan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Diketahui, Puan Maharani bercerita dirinya tak disambut gubernur saat melakukan kunjungan kerja ke daerah tertentu.
Menurut Jamiluddin, Puan Maharani tak perlu meminta penyambutan dalam setiap kunjungan kerjanya.
Puan justru dinilai seperti menunjukkan perasaan tidak suka terhadap kepala daerah tertentu.
"Puan Maharani menunjukan ketidaksukaannya ketika berkunjung ke daerah tidak disambut gubernur. Ketidaksukaan Puan itu tentu sangat disayangkan," kata Jamiluddin, dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Sabtu (12/2/2022).
Menurutnya, sebagai seorang Ketua DPR RI, Puan seharusnya memahami bahwa eksekutif apalagi seorang kepala daerah tidak memiliki kewajiban menyambut kedatangannya.
"Sebagai Ketua DPR, tentu aneh bila Puan masih berharap disambut gubernur. Gubernur sebagai eksekutif di daerah tidak punya kewajiban untuk menyambut ketua DPR (legislatif) yang berkunjung ke daerahnya," ungkapnya.
Jamiluddin mengatakan, Puan seperti tidak mampu membedakan antara petugas partai dan kepala daerah.
Petugas partai dan kepala daerah memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan tugas untuk daerahnya sendiri.
Baca Juga: Sedan Terbakar pada Kecelakaan Tewaskan Anak Gubernur Kaltara Milik Fatimah, Tunggak Pajak
"Jadi, Puan tampaknya tidak bisa membedakan seseorang itu sebagi gubernur dan kader partainya. Sebagai kader partai, memang harus menyambut petinggi partainya. Namun, kader tentu tidak harus menyambut seorang Ketua DPR RI," tandasnya.
