Infografis
Suara.com - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program rumah DP Rp0 masih rendah. Berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga survei Populi Center, tingkat kepuasannya hanya 25 persen dan paling rendah ketimbang program lainnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza, mengatakan angka tersebut merupakan kekecewaan publik kepada pemenuhan janji kampanye Gubernur Anies Baswedan. Padahal, Anies disebutnya saat Pilkada 2017 lalu cukup yakin dengan proyek ini.
“Ini kan salah satu janji utama kampanye Pak Anies apalagi waktu Debat Pilgub sangat percaya diri sekali, jadi ya hal ini harus dipenuhi dong kalau mau konsisten dengan janjinya," ujar Anthony kepada wartawan, Jumat (11/2/2022).
"Kalau sekarang surveinya hanya 25,7 persen masyarakat puas, ya karena realisasinya jauh sekali dari saat kampanye. Ada rasa kecewa pastinya. Sekarang, kami berbaik hati membantu ingatkan Pemprov DKI,” tambahnya menjelaskan.
Baca Juga: Soal Calon Pengganti Anies Baswedan, Gerindra Sudah Siapkan Jagoan di Pilkada DKI
Menurutnya, program ini juga masih jauh dari target. Dari proyeksi pembangunan 250.000 unit, yang baru terealisasi sebanyak 942 unit per oktober 2021.
Menurutnya, PSI menolak upaya Gubernur Anies untuk merevisi target pembangunan dari 250.000 unit menjadi 29.366 unit dalam RPJMD.
“Akhir Tahun lalu dikatakan baru 942 unit, jadi program ini bukan DP nya yang nol, tapi progressnya yang nol persen, lalu karena gagal maka targetnya mau diturunkan menjadi 29.366 unit," tuturnya.
Selain itu, Anthony juga menyoroti berbagai permasalahan proyek DP Rp0 ini. Misalnya soal cicilan rumah ini yang tidak mungkin dapat dijangkau bagi warga miskin yang memiliki gaji rendah.
"Pemprov DKI seharusnya memfokuskan rumah DP 0 agar diperuntukkan bagi masyarakat kecil, seperti yang tinggal di bantaran sungai agar mereka bisa mendapatkan hunian yang layak," katanya.
Baca Juga: Gerindra Klaim Sudah Kantongi Nama yang Bakal Jadi Pengganti Anies Baswedan
Ia pun meminta agar Anies menjelaskan sendiri masalah dalam program ini. Apalagi sekarang ini hanya Wakil Gubernur Riza Patria saja yang malah pasang badan.
"Kita masih ingat jelas warga yang meninggal karena huniannya tidak layak sangat tidak manusiawi. Ini butuh penjelasan konkrit dari beliau jangan biasakan bersembunyi dan minta Pak Wagub yang jawab, kalau seremonial baru kencang,” pungkasnya.
