Ramai Konflik Desa Wadas, DPR: Masyarakat Bisa Menolak, Tidak Melanggar Aturan

Jum'at, 11 Februari 2022 | 11:47 WIB
Ramai Konflik Desa Wadas, DPR: Masyarakat Bisa Menolak, Tidak Melanggar Aturan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa usai meninjau lokasi pelarian napi asal China, Cai Changpan, di Lapas Klas 1 Tangerang, Rabu (23/9/2020). [Suara.com/Irfan Maulana]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah memberikan pendapatnya.

Menurut Fahri, tidak semua kesalahan ada di tangan gubernur.

Fahri mengatakan, pemerintah daerah seperti gubernur tidak memiliki jalur komando kepada aparat.

Oleh sebab itu, Fahri berpendapat bahwa kemungkinan Ganjar tidak mengetahui adanya pengerahan ribuan aparat ke Desa Wadas.

"Pemerintah daerah itu, ya gubernur, walikota atau bupati tidak punya jalur komando kepada aparat, terutama polisi sebagai organ pusat, itulah mungkin ya Pak Ganjar tidak mengetahui pengerahan aparat tersebut," ujar Fahri, dikutip dari Hops--jaringan Suara.com, Jumat (11/2/2022).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI