Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah memberikan respons mengenai kisruh yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Dikutip dari Hops--jaringan Suara.com, tindakan represif aparat kepolisian kepada warga Desa Wadas menjadi sorotan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut terseret dan menjadi perbincangan.
Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah memberikan pendapatnya.
Baca Juga: Wadas seperti Desa Mati: Warga yang Kontra Lari Hindari Intimidasi
Menurut Fahri, tidak semua kesalahan ada di tangan gubernur.
Fahri mengatakan, pemerintah daerah seperti gubernur tidak memiliki jalur komando kepada aparat.
Oleh sebab itu, Fahri berpendapat bahwa kemungkinan Ganjar tidak mengetahui adanya pengerahan ribuan aparat ke Desa Wadas.
"Pemerintah daerah itu, ya gubernur, walikota atau bupati tidak punya jalur komando kepada aparat, terutama polisi sebagai organ pusat, itulah mungkin ya Pak Ganjar tidak mengetahui pengerahan aparat tersebut," ujar Fahri, dikutip dari Hops--jaringan Suara.com, Jumat (11/2/2022).
Lebih lanjut, Fahri memberikan masukan kepada Ganjar setelah adanya kejadian tersebut.
Baca Juga: Elektabilitas Ganjar Pranowo Diprediksi Anjlok, Pengamat: Tak Akan Dilirik Partai Lain
"Ya sekarang kan sudah kejadian, baiknya beliau ini ambil peran langsung, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Wadas. Walau memang beliau sudah hadir itu bagus, tapi penjelasan terkait Wadas juga tidak bisa dibuat ringkas," jelas Fahri.
Selain itu, soal elektabilitas Ganjar, Fahri mengaku tak ingin berkomentar.
"Pilpres nggak jelas," kata Fahri Hamzah.
Diketahui, Ganjar Pranowo menemui sejumlah warga Desa Wadas untuk menjelaskan duduk perkara mengenai rencana pembangunan waduk.
Ganjar memohon maaf kepada warga Wadas serta meminta agar mengutaman musyawarah mufakat.
"Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembugan semuanya, nanti panjenengan yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan, untuk beli tanah atau rumah pengganti," kata Ganjar, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com.
Selain itu, Ganjar mengungkapkan sudah menempuh proses panjang terkait rencana pembangunan Bendungan Bener.
"Beberapa kali kami mengajak Komnas HAM, karena Komnas HAM menjadi institusi netral untuk menjembatani. Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju dihadirkan, tapi kemarin saat dilakukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir," pungkas Ganjar.
