Sikap Ganjar Terkait Desa Wadas Berimbas ke PDIP, Megawati Diwanti-wanti

Jum'at, 11 Februari 2022 | 09:11 WIB
Sikap Ganjar Terkait Desa Wadas Berimbas ke PDIP, Megawati Diwanti-wanti
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan pers usai pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019). (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengamat politik Saiful Anam memberikan tanggapan mengenai konflik di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, peristiwa yang terjadi dapat menggerus suara PDIP pada Pilpres 2024.

Saiful Anam kemudian memberikan saran kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Megawati diminta bersikap tegas kepada Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah.

Baca Juga: Warga Wadas Purworejo Laporkan Ada Intimidasi, Terpaksa Serahkan SPPT Pajak dan KK

Sebab, menurutnya, Jawa Tengah merupakan lumbung suara PDIP.

"Karena dengan adanya peristiwa Wadas sangat merugikan PDIP, apalagi beritanya sangat masif. Saya kira sudah saatnya Megawati bersikap tegas," kata Saiful, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jumat (11/2/2022).

Menurut Saiful, adanya peristiwa tersebut membuat aset besar PDIP di Jateng bisa terus tergerus.

Iapun memberikan wanti-wanti kepada PDIP mengenai permasalahan ini.

"Tentu PDIP mesti hati-hati menyikapi adanya berbagai informasi mengenai Wadas, karena kalau tidak, bukan tidak mungkin maka suara PDIP menjadi taruhannya," pungkasnya.

Baca Juga: Tak Halangi Pemerintah Bangun Bendungan Bener di Purworejo, Putri Gus Dur Ingatkan Satu Ini

Sementara itu, Ganjar Pranowo menemui sejumlah warga Desa Wadas untuk menjelaskan duduk perkara mengenai rencana pembangunan waduk.

Ganjar memohon maaf kepada warga Wadas serta meminta agar mengutaman musyawarah mufakat.

"Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembugan semuanya, nanti panjenengan yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan, untuk beli tanah atau rumah pengganti," kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar mengungkapkan sudah menempuh proses panjang terkait rencana pembangunan Bendungan Bener.

"Beberapa kali kami mengajak Komnas HAM, karena Komnas HAM menjadi institusi netral untuk menjembatani. Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju dihadirkan, tapi kemarin saat dilakukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir," pungkas Ganjar.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI