Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut PT Adonara Propertindo tidak beroperasi selama satu tahun.
PT Adonara merupakan rekanan perusahaan BUMD yakni, PT Perumda Sarana Jaya dalam pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur diperuntukan untuk Rumah Hunian DP 0 Persen yang kini terbukti berujung rasuah.
"Menyatakan terdakwa PT Adonara Propertindo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa KPK Moh. Helmi Syarif dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Kamis (10/2/2022).
"Menghukum pula terdakwa PT. Adonara Propertindo berupa penutupan seluruh perusahaan PT Adonara Propertindo selama satu tahun," imbuhnya.
Jaksa Helmi menyebut PT Adonara Propertindo juga harus membayar pidana denda sebesar Rp 200 juta. Bila dalam waktu satu bulan tak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap. Namun, bila ada alasan kuat belum dapat membayar maka diperpanjang selama satu bulan.
"Tapi PT Adonara Propertindo tidak membayar uang denda dimaksud, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda,"ungkapnya.
Dalam perkara ini, Jaksa KPK sudah menuntut empat terdakwa. Pertama, eks Direktur Utama PT Perumda Pembangunan Jaya Yoory Corneles Pinontoan dituntut enam tahun delapan bulan penjara. Membayar Denda mencapai Rp 1 miliar.
Kemudian, terdakwa Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar dituntut tujuh tahun penjara.
Sedangkan, terdakwa Wakil Komisaris PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene dituntut lima tahun enam bulan penjara.
Selain pidana badan, tiga terdakwa juga harus membayar denda sebesar Rp500 juta subsider dua bulan kurungan penjara.
