Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dicanangkan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubenur saat itu, Sandiaga Uno- yang kini sudah menjadi Menteri Pariwisata- terkait rumah hunian DP 0 persen dianggap gagal.
Gagalnya hunian DP 0 Persen, terkait lahan Munjul, Jakarta Timur lantaran terjadi praktik korupsi. Dalam praktiknya, korupsi pengadaan lahan di Munjul tersebut melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMD) yakni eks Direktur Utama PT Perumda Pembangunan Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.
"Perumda Sarana jaya yang diharapkan dapat berperan dalam upaya mensukseskan program hunian DP 0 Rupiah yang merupakan janji kampanye Gubernur dan Wagub Provinsi DKI periode 2017-2022, ternyata telah gagal menjaga amanah tersebut," kata Jaksa Takdir dalam pembacaan pertimbangan tuntutan terdakwa Yoory di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (10/2/2022).
"Oleh karenanya adanya tindakan koruptif dari pengusaha atau mitra BUMD yang berkolusi dengan oknum pejabat BUMD tersebut bukan saja telah merugikan keuangan negara," katanya.
Secara luas, kata Jaksa Takdir, bahwa korupsi lahan Munjul secara luas berdampak kepada tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat akibat pengadaan tanah.
"Yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ucap Jaksa Takdir.
"Padahal negara atau daerah telah mengeluarkan uang yg cukup besar untuk kegiatan tersebut," tambahnya
Maka itu, KPK sebagai penegak hukum melakukan penindakan tegas terhadap perilaku korupsi dengan cara mengadili dan menjatuhkan hukuman yang setimpal dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Selebihnya, kata Jaksa Takdir, sangat penting diterapkan upaya perampasan terhadap harta kekayaan pelaku dalam upaya pemulihan keuangan negara atau asset recovery.
"Diharapkan menjadi upaya pencegahan dan shock therapy kepada peungusaha atau rekanan dan pejabat daerah agar tidak perlikau koruptif dan mematuhi aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," ujarnya
