Infografis
Suara.com - Persoalan rangkap jabatan kembali mencuat yang mana kini dikaitkan dengan Gibran Rakabuming, Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lantas apakah kalian tahu pengertian rangkap jabatan sebenarnya?
Untuk itu, simak penjelasan tentang pengertian rangkap jabatan dan aturan hukumnya di Indonesia berikut ini. Muncul tudingan Gibran Rakabuming merangkap jabatan sebagai komisari PT Wadah Masa Depan saat terpilih jadi Wali Kota Solo.
Gibran Rakabuming tersandung isu rangkap jabatan setelah pakar hukum Muhammad Taufik membahasnya dalam forum diskusi "Kerusakan Lingkungan Hidup, Kerugian Negara dan Pencucian Uang" yang berlangsung online pada Rabu (9/2/2022).
Pengertian Rangkap Jabatan
Berdasarkan KBBI, arti jabatan rangkap adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro. Artinya, jabatan rangkap umumnya ditujukan untuk instansi pemerintah.
Ada beberapa alasan pejabat melakukan rangkap jabatan. Dilansir acch.kpk.go.id, faktor pejabat melakukan rangkap jabatan salah satu di antaranya adalah faktor kepentingan. Maka dari itu para pejabat memanfaatkan jabatannya dengan mengambil keuntungan itu dengan memberikannya kepada tim sukses atau kepada keluarganya.
Ini juga dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan. Terdapat pengecualian bagi PNS yang dapat rangkap jabatan yaitu jaksa, peneliti dan perancang.
Jika putra Presiden Jokowi ini terbukti merangkap jabatan sebagai komisaris, maka Gibran terancam dinonaktifkan selama 3 bulan sebagai Wali Kota. Hal ini mengacu pada UU 23/2014, pasal 76 ayat (1) huruf c dan Pasal 77.
Pasal 76(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: c. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun.
