Infografis
Suara.com - Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Zainal Arifin, mengaku sangat menyayangkan sikap pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyatakan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah tidak terjadi apa-apa. Ia juga menyayangkan proses pengukuran tanah di Wadas tetap dilanjutkan.
"Sangat disayangkan setelah kejadian kekerasan dan disorot media, pemerintah justru menyampaikan tidak terjadi apa-apa dan akan terus berlanjut proses pengukuran," kata Zainal dalam konferensi pers daring, Kamis (10/2/2022).
Menurutnya, dengan fakta-fakta yang ada justru pemerintah harus menghentikan proses pengukuran tanah dan menarik seluruh pasukan aparat dari Desa Wadas.
"Justru praktik-praktik kekerasan terus terjadi sampai hari ini dan menjadikan posisi pemerintah harus dikatakan sebagai tindakan yang brutal dan represif," tuturnya.
Ia pun mengaku heran usai kejadian di Wadas ini menjadi sorotan justru baru muncul ajakan untuk melakukan dialog. Menurutnya, dorongan untuk melakukan dialog adalah hal klise.
Ia mengatakan, rakyat sebenarnya bisa berpartisipasi lewat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal.
"Karena dalam proses pembangunan, setidaknya yang kita tahu, membutuhkan AMDAL, dalam AMDAL rakyat bisa berpartisipasi. Seharusnya masyarakat harusnya dilibatkan untuk berdialog sejak rencana pembangunan proyek direncanakan dalam penyusunan Amdal," tuturnya.
"Akan tetapi dugaan saya proses-proses itu secara formil itu dilalui begitu saja bahkan perwakilan warga hanya dimaknai dengan kehadiran kepala desa, padahal kalau kita mengacu peraturan menteri LHK tentang pedoman masyarakat dalam amdal, seharusnya warga berhak mewakili dalam bentuk kuasa. Kalau pemerintah hari ini ngomong ayo berdialog saya rasa itu sangat basi," sambungnya.
Pengukuran Tanah Tetap Dilanjut
Baca Juga: Desa Wadas Memanas, Demokrat: Rakyat Jangan Diseret! Ini Manusia Bukan Karung Beras
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa proses pengukuran tanah oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah di Desa Wadas akan tetap dilanjutkan.
Hal tersebut, kata Mahfud, nantinya dengan pendampingan keamanan.
"Petugas pengukuran tanah dari Kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan keamanan yang terukur melalui pedekatan yang persuasif dan dialogis," ujar Mahfud dalam jumpa pers yang disiarkan dari Youtube Kemenko Polhukam, Rabu (9/2/2022).
Mahfud menjelaskan bahwa seluruh tahapan rencana kegiatan penambangan batu andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener, selama ini telah dikordinasikan dan menyertakan Komnas HAM
Mahfud juga menyatakan, aparat kepolisian tidak menembakkan senjata saat ketegangan antara polisi dan warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Mahfud juga memastikan tak ada korban dalam konflik di Desa Wadas yang terkait penolakan warga atas kegiatan penambangan batu andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener.
"Tidak ada satu pun letusan senjata, tidak ada satu pun orang menjadi korban, silakan dicek ke kantor polisi, cek ke Desa Wadas, rumah sakit, silakan," ujar Mahfud dalam jumpa pers, Rabu (9/2/2022).
Mahfud mengatakan, pemerintah mengetahui jika ada pihak-pihak yang sengaja membuat framing.
