Sweeping HP, Internet Diputus hingga Tangkap Anak-anak, Kapolri Didesak Evaluasi Polda Jateng Terkait Kasus Wadas

Kamis, 10 Februari 2022 | 11:11 WIB
Sweeping HP, Internet Diputus hingga Tangkap Anak-anak, Kapolri Didesak Evaluasi Polda Jateng Terkait Kasus Wadas
Viral video warga Desa Wadas, Purworejo saat dikepung oleh ratusan polisi saat sedang bermujahadah di masjid. [Instagram @wadas_melawan]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Indonesia Paling Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo  mengevaluasi tindakan represif yang dilakukan Polda Jawa Tengah (Jateng) terhadap warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. 

"Pasalnya, penangkapan setidaknya terhadap 60-an warga termasuk anak-anak yang digelandang ke kantor polisi telah terjadi," kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/2/2022). 

Bagi IPW kejadian tersebut sangat memprihatinkan, mereka yang ditangkap karena menolak pengukuran tanah. Mereka mendapat intimidasi serta ancaman fisik bahkan pemukulan. 

"Di samping, adanya sweeping handphone kepada masyarakat dan jaringan internet terputus," imbuh Sugeng. 

Karenanya IPW menilai, peristiwa yang terjadi di Wadas identik dengan perilaku aparat pada masa Orde Baru. 

"Yang mana, sejumlah personel dengan cukup banyak dikerahkan untuk menggusur rakyat yang tertindas," kata Sugeng.

Seharusnya, konsistensi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia ini menjadi landasan pokok Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

"Tugas dan fungsi Polri ini harus dijaga oleh pimpinan tertinggi Polri, Jenderal Listyo Sigit yang mengusung Polri Presisi," ujar Sugeng. 

Fatalnya, menurut Sugeng, Polda Jawa Tengah tidak memperhitungkan terjadinya kericuhan melalui kebijakan preventif dan pre-emtif. 

Baca Juga: Kekerasan Polisi ke Warga Wadas Mirip Zaman Orba, IPW: Tak Cerminkan Reformasi Polri yang Menjunjung HAM

"Akibatnya, begitu terjadi kerusuhan, yang ada adalah tindakan represif. Sehingga, Polri yang seharusnya melindungi masyarakat, berbalik menjadi melawan warga yang menolak pengukuran tanah," kata dia. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI