Infografis
Suara.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan keprihatinannya atas kasus kekerasan dalam penanganan Warga Desa Wadas Kecamatan Bener yang menolak penambangan batu andesit untuk proyek bendungan di kawasan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng) pada Senin (7/2/2022).
Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi menyatakan, PBNU meminta kasus konflik di Desa Wadas harus dijadikan evaluasi pemerintah, terutama aparat keamanan agar selalu mengutamakan cara yang persuasif dan humanis.
"PBNU meminta kepada seluruh aparat keamanan dan aparat pemerintah agar menggunakan pendekatan dialog yang humanis dengan mengedepankan prinsip musyawarah (syûra) dan menghindarkan cara-cara kekerasan yang merugikan para pihak dan menimbulkan mafsadah (kerusakan)," ujar Fahrur di di Jakarta, dalam keterangannya, Rabu (9/2/2022).
Fahrur mengatakan, PBNU juga mengimbau kepada semua pihak agar selalu mengedepankan semangat persaudaraan dan kemanusiaan dalam menyelesaikan segala permasalahan.
Dengan cara tersebut, ia meyakini akan menghasilkan solusi yang bisa diterima banyak pihak tanpa merendahkan nilai-nilai hak asasi manusia.
Bendungan yang bakal dibangun di Kecamatan Bener diakui merupakan salah satu proyek strategis nasional.
Melihat pentingnya proyek strategi nasional, PBNU kata Fahrur mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai proyek strategis ini dan kemaslahatannya bagi masyarakat umum.
Wakil Sekjen PBNU Abdul Qodir menambahkan, yang juga lebih penting, pemerintah harus memastikan tidak adanya potensi kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam pelaksanaan proyek ini.
"PBNU akan senantiasa memantau perkembangan situasi dan mendampingi warga di Desa Wadas untuk memastikan tidak terjadinya perampasan hak-hak masyarakat dan terpenuhinya keadilan bagi masyarakat," kata Abdul.
Terkait insiden yang terjadi pada Senin (7/2//2022), PBNU meminta warga NU di Desa Wadas untuk bisa menahan diri dan tidak mudah terpancing provokasi pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
