Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengemukakan pengerahan aparat kepolisian dalam Proses pengukuran di tanah Desa Wadas yang akan dijadikan lokasi penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener Purworejo dinilai berlebihan.
Sebab menurutnya, persoalan tersebut seharusnya tidak perlu sampai melibatkan aparat kepolisian.
"Saya kurang monitor itu ya. Yang pasti kalau masalah pembangunan, IMB segala macem itu urusan Satpol, urusan gubernur, urusan bupati. Polisi tidak punya kewenangan untuk itu," kata Junimart di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2022).
![Beredar unggahan video yang menayangkan warga di Desa Wadas, Purworejo yang di kepung ratusan polisi saat sedang bermujahadah di masjid menuai kritikan publik. [Instagram @wadas_melawan]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/02/08/74681-wadas.jpg)
Ia menegaskan, harus ada pembenahanan dalam proses penanganan masalah di Desa Wadas, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.
"Jadi, justru itu yang harus kita benahi. Karena ini, jangan pekerjaan Satpol itu diurusi polisi, jangan pekerjaan polisi diurusi satpol. Sepanjang itu menyangkut administrasi, itu urusan pemerintahan. Kita harus paham ini. Administrasi itu memang hukum, tapi hukum itu bukan administrasi. Kita harus pahami," tutur Junimart.
Junimart berpesan kepada pemerintah daerah setempat baik, Bupati Purworejo maupun Gubernur Jawa Tengah untuk benar-benar memperhatikan masyarakat.
"Itu menjadi kewajiban pemerintah setempat. Kewajiban mereka untuk melayani masyarakat, membuat masyarakat menjadi tenang. Tetapi sepanjang masyarakat itu melakukan pelanggaran hukum ya urusan polisi. Tapi kalau hanya menyangkut administrasi, perizinan ya itu pemerintah dong, pemda, pemprov," katanya.
Untuk diketahui, proses pengukuran di tanah Wadas yang akan dijadikan lokasi penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener Purworejo, Selasa (8/2/2022) berlangsung panas.
Hal itu menyusul kedatangan sejumlah ratusan polisi untuk menjaga petugas proyek melakukan pengamanan. Namun warga Wadas yang berusaha mencegah petugas proyek untuk melakukan pengukuran justru banyak yang diamankan.
Hal itu memantik kecaman dari berbagai pihak termasuk YLBHI dan LBH Yogyakarta.
