Infografis
Suara.com - Letnan Jenderal TNI (Purn) Doni Monardo ditunjuk menjadi Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) periode 2021-2026. Doni mengaku sempat mendapatkan protes dari keluarganya karena masih harus mengurusi organisasi meskipun sudah pensiun.
Doni resmi pensiun pada 1 Juni 2021 setelah bergelut di dunia militer sejak 1985 sebagai siswa Akademi Militer (Akmil). Jabatan Doni terakhir sebelum memasuki pensiun ialah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
Setelah resmi pensiun, Doni kemudian menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum (Persero).
Lama tidak terdengar, nama Doni kembali muncul setelah secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum PPAD melalui Musyawarah Nasional (Munas) IV yang digelar di Kantor Pusat PPAD pada 14 hingga 15 Desember 2021.
Doni menggantikan ketua sebelumnya yakni Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri.
Mantan Danjen Kopassus tersebut resmi dilantik menjadi Ketum PPAD di Gedung AH Nasution, Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Selasa (8/2/2022) lalu.
Karena sudah resmi dilantik, maka Doni kini menjadi nakhoda bagi perjalanan PPAD hingga 4 tahun mendatang.
Doni tidak menampik kalau pihak keluarga sempat menyampaikan pendapat ketika ia memutuskan untuk mengambil jabatan sebagai ketua umum.
"Ya, awalnya seperti itu keluarga sempat memberikan pandangan kepada saya. Udah pensiun nikmatin lah pensiun ngapain lagi kerja, gitu kan," kata Doni dalam wawancara khusus bersama Suara.com, Selasa.
Baca Juga: KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman Minta Mahasiswa Unjani Mampu Berimajinasi dan Berinovasi
Sebelum maju sebagai calon ketum, Doni mengaku sempat menghabiskan waktu beberapa bulan untuk mengambil keputusan. Dalam waktu tersebut, ia mencoba berkonsulitasi kepada kerabat dan seniornya.
Setelah menerima berbagai masukan, pada saat itu Doni akhirnya mau maju sebagai calon ketum PPAD.
"Semuanya mengatakan bapak terima saja agar ini adalah bagian daripada pengabdian dan perjuangan lebih lanjut setelah tidak lagi menjadi prajurit TNI itu. Jadi pada akhirnya saya memilih menerima itu," jelasnya.
Kalau bisa dibilang, Doni tidak bisa menolak tawaran untuk menjadi orang satu di PPAD. Pasalnya, ia mendapatkan pesan dari ketum sebelumnya yakni Letjen TNI (Purn) Kiki bahwa ada persoalan purnawirawan yang belum menemukan solusinya.
Persoalan yang dimaksud ialah soal kesejahteraan. Doni menyebut gaji seorang purnawirawan itu sekitar Rp 4 hingga 6 juga sesuai dengan pangkat. Ia mengakui kalau gaji tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan.
Karena itu, Doni mau menjadi Ketum PPAD dengan program utamanya ialah soal kesejahteraan. Di tangannya, Doni akan menggerakan purnawirawan PPAD untuk bisa berwirausaha sehingga kesejahteraannya bisa terjamin.
"Nah, kita mendorong mereka untuk bisa mencari sebuah cara agar bisa menghidupi dirinya agar sejahtera dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Sedangkan yang perwira itu usia pensiun 58 tahun dan tetap itu juga masih cukup energik, masih punya potensi untuk berkarya kepada negara, kepada bangsa lewat dunia usaha."
