Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menyatakan masyarakat bisa meminta Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo untuk melakukan klarifikasi atau mencabut pernyataan terkait Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
Hal itu bisa dilakukan apabila memang masyarakat menganggap pernyataan Ganjar sebelumnya tidak sesuai dengan kondisi di Wadas, yakni terkait kehadiran polisi di wilayah tersebut yang dikatakan hanya melakukan pengukuran.
Namun belakangan diketahui ada aparat yang represif. Ganjar sendiri juga sudah menyampaikan permohonan maaf.
"Kita harapkan statemen dari Gubernur Jawa Tengah itu begitu sesungguhnya kan begitu. Nah kalaupun gak begitu sesungguhnya silakan masyarakat bisa melakukan haknya untuk itu," ujar Junimart di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2022).
Hak masyarakat yang dimaksud Junimart ialah untuk meminta Ganjar mengklarifikasi pernyataan.
"Mungkin minta klarifikasi atau minta untuk mencabut statemen kan bisa saja kenapa nggak," kata Junimart.
Menurut Junimart, masyarakat juga bisa mengadukan hal tersebut ke kepolisian.
"Dia bisa melaporkan ke kepolisian juga kan ada Pasal 335 (KUHP) kan begitu. Ini kan negara hukum," ujarnya.
Untuk diketahui, Ganjar Pranowo menjadi sorotan terkait pengerahan kepolisian di Desa Wadas. Ganjar menyebut pengerahan aparat itu hanya untuk pengukuran, namun ternyata ditemukan tindakan represif dari polisi terhadap warga Wadas.
Baca Juga: Tak Ada Suasana Mencekam, Ganjar Pranowo Temui Langsung Warga Desa Wadas
Terkait hal itu, Junimart Girsang meminta kepala daerah tidak asal mengeluarkan pernyataan tanpa tahu kondisi di lapangan. Ia berujar peristiwa Ganjar yang dianggap asal bunyi itu menjadi koreksi.
"Ya sesungguhnya begini ya ini menjadi koreksi kita semua sebelum kita memberikan suatu komentar mestinya kita cek dulu lapangan, bagaimana sesungguhnya lapangan itu," kata Junimart.
Dengan mengecek kondisi langsung, kata Junimart kesalahan dan perbedaan antara pernyataan dan situasi di lapangan bisa dihindarkan.
"Jadi jangan membuat statement itu menjadi blunder yang membuat masyarakat semakin resah kan begitu," ujarnya.
