Pria Katolik Gagal Nikahi Pacarnya yang Muslim, Ramos Gugat UU Perkawinan ke MK

Ramos mengatakan, ambiguitas keabsahan perkawinan yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 dan pasal 8 huruf f UU Perkawinan, bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 dan 2 undang-undang NRI tahun 1945.  Serta tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga bertentangan pula dengan pasal 28 D ayat 1 undang-undang RI tahun 1945.

Ramos menjelaskan bahwa konsekuensi dari dianutnya ideologi Pancasila oleh negara, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

"Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keberadaan dari hak asasi manusia dengan kata berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam penyelenggara pemerintahan negara tidak dapat memisahkan antara agama dengan negara, namun juga tentunya bukanlah negara yang didasarkan oleh suatu ajaran agama tertentu. Hak konstitusional setiap warga negara untuk dapat secara merdeka memeluk agama yang diyakininya adalah hak yang dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia tanpa terkecuali," katanya.