Sentil Ganjar yang Asbun Tanpa Tahu Kondisi Warga Wadas, Legislator PDIP: Jangan Blunder, Cuma Bikin Resah

Suara.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sedang menjadi sorotan terkait pengerahan aparat kepolisian hingga pengepungan di Desa Wadas. Ganjar menyebut pengerahan aparat itu hanya untuk pengukuran, namun ternyata ditemukan tindakan represif dari polisi terhadap warga Wadas.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang meminta kepala daerah tidak asal mengeluarkan pernyataan tanpa tahu kondisi di lapangan. Ia berujar peristiwa Ganjar yang dianggap asal bunyi itu menjadi koreksi.

"Ya sesungguhnya begini ya ini menjadi koreksi kita semua sebelum kita memberikan suatu komentar, mestinya kita cek dulu lapangan, bagaimana sesungguhnya lapangan itu," kata Junimart di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Dengan mengecek kondisi langsung, kata Junimart kesalahan dan perbedaan antara pernyataan dan situasi di lapangan bisa dihindarkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang. (Dok: DPR- — Junimart Girsang. (Dok: DPR)

"Jadi jangan membuat statement itu menjadi blunder yang membuat masyarakat semakin resah kan begitu," ujarnya.

Klaim Bicara dengan Komnas HAM

Ganjar Pranowo akhrinya memberikan penjelasan mengenai kasus yang terjadi di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Selasa (8/2/2022) kemarin. Dalam penjelasannya, orang nomor satu di Jateng ini mengaku sudah berbicara dengan Komnas HAM soal pengukuran lahan yang dijadikan Bendungan Bener.

Ganjar mengemukakan, jika aparat kepolisian yang dikerahkan di Desa Wadas hanya untuk mengawal pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Sudah kita bicarakan Komnas HAM sudah kita undang kita ngobrol juga sudah baik-baik. Ini hanya pengukuran saja kok," jelas Ganjar setelah kerusuhan di Desa Wadas seperti dikutip Suarajawatengah.id, Selasa (8/2/2022).