Infografis
Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Polda Jawa Tengah untuk segera menarik anggotanya dari Desa Wadas, Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo demi mencegah konflik yang semakin memanas atas penolakan warga pembangunan tambang di daerah itu.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menegaskan anggota polisi yang melakukan kekerasan terhadap warga Wadas harus diberikan sanksi.
"Polda Jawa Tengah menarik aparat yang bertugas di Desa Wadas, dan melakukan evaluasi total pendekatan yang dilakukan, serta memberi sanksi kepada petugas yang terbukti melakukan kekerasan kepada warga," kata Beka lewat keterangan tertulisnya, Rabu (9/2/2022).
Komnas HAM mendesak sejumlah warga yang hingga saat ini masih ditahan polisi segera dibebaskan.
"Polres Purworejo segera melepaskan warga yang ditahan di Kantor Polres Purworejo," ujar Beka.
Kepada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diminta untuk menunda pengukuran lahan milik warga Desa Wadas yang sudah setuju untuk pengukuran.
Terkhusus kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo diminta untuk menyiapkan solusi lain kepada warga Wadas.
"Gubernur Jawa Tengah, BBWS Serayu Opak dan pihak terkait menyiapkan alternatif-alternatif solusi terkait permasalahan penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk disampaikan dalam dialog yang akan difasilitasi oleh Komnas HAM RI," ujar Beka.
"Meminta kepada semua pihak untuk menahan diri, menghormati hak orang lain dan menciptakan suasana yang kondusif bagi terbangunnya dialog berbasis prinsip hak asasi manusia," imbuhnya.
Diketahui sejak Senin (7/2/2022), ratusan aparat kepolisian telah melakukan apel dan mendirikan tenda di Lapangan Kaliboto, Belakang Polsek Bener yang bertepatan dengan pintu masuk Desa Wadas.
