Infografis
Lebih lanjut, Herry menyebut siapapun yang bertanggungjawab atas kejadian dugaan kerumunan tersebut, harus ditindak dan diberi sanksi.
Sebab, hal tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat akan semakin apatis terhadap PPKM, karena prokes justru dilanggar oleh pemerintah.
"Siapun yang bertanggungjawab atas kejadian di kunker kemarin sesuai dengan UU ya harus ditindak dan diberikan sanksi. Khawatir kedepannya masyarakat akan semakin apatis soal PPKM, soal prokes dan aturan yang justru dilanggar oleh pembuat kebijakan," katanya
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Alifudin menyoroti dugaan adanya kerumunan warga ketika Presiden Jokowi bagi-bagi kaus di Pasar Porsea, Toba, Sumatera Utara, pada Rabu (2/2/2022).
Menurut Alifudin, seharusnya kepala negara menjadi panutan bukan malah sebaliknya.
"Sebelumnya membuat kerumunan sampai ada warga yang masuk ke parit, sekarang sedang melonjak dan harusnya menghindari kerumunan, eh ini malah membuat kerumunan," kata Alifudin kepada wartawan, Senin (7/2/2022).
Alifudin menambahkan, varian Covid-19 Omicron jangan dianggap sepele. Walau alasan apapun, kerumunan harus dihindari.
"Karena presiden itu harus menjadi panutan warganya, jika jadi panutan warganya maka harus memberi contoh yang sesuai, seperti menerapkan protokol kesehatan," ungkapnya.
