Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo buka suara terkait tudingan mendapatkan keuntungan dari proyek Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Terkait tuduhan itu Hakim mengaku kaget dan kecewa karena disebut bagian dari oligarki dan mendapatkan jatah proyek dari pemerintah.
"Saya terkejut dan saya kecewa dengan nama saya disebut sebut seolah olah bagian dari oligarki, seolah olah terus dapat rezeki dari pemerintah, dapat pembagian proyek dari pemerintah," ujar Hashim dalam jumpa pers secara virtual, Selasa (8/2/2022)
"Dan seolah-olah ini bagian suatu deal politik antara pak Prabowo dan pak Jokowi, agar Prabowo ditarik atau disambut sebagai bagian dari pemerintah Indonesia tahun 2019, ini isu yang beredar," sambungnya.
Pernyataan Hashim ini sekaligus menanggapi pernyataan Ekonom Faisal Basri yang menyebut rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur adalah modus pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bagi-bagi proyek ke koleganya. Bahkan Faisal mencontohkan pengadaan air bersih untuk IKN akan digarap oleh Hashim Djojohadikusumo yang merupakan pengusaha dan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Baca Juga: Prabowo Puji Kepemimpinan Jenderal Dudung: TNI AD Akan Makin Kuat dan Hebat Lagi
Hashim menjelaskan bahwa pihaknya dalam hal ini Arsari Group telah memiliki lahan seluas 260 ribu hektar di daerah Balikpapan di Kalimantan Timur sejak 2007 silam, yang di dalamnya terdapat pelabuhan kecil seluas 450 hektar.
"Saya waktu itu memutuskan untuk membeli suatu HPH suatu perusahaan yang punya HPH yang cukup besar 260 ribu heketar sekaligus juga ada tanah yang dekat ada punya pelabuhan kecil dan sebagainya itu sejumlah kurang lebih 450 hektar dan waktu itu 2007," ucap dia.
Kemudian pada 2013, Hashim melepaskan ke masyarakat dan Pemda setempat seluas 93 ribu hektar. Kata Hashim, lahan tersebut ia lepaskan ke masyarakat tanpa mendapat kompensasi apapun.
"Lalu tahun 2015 dan 2016, tentunya menggambarkan konsep program kami untuk melakukan rebiosasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang rusak secara tumpang sarim suatu konsep sebetulnya menjadi bidang usaha grup Arsari," kata dia.
Selanjutnya kata Hashim, pihaknya mengembangkan proyek untuk mensuplai air bersih pada 2015 ke sejumlah kota ke Kalimantan. Pihaknya juga mengajukan ke industri seperti kilang Pertamina, pabrik kertas, pabrik sawit, dimana industri tersebut memerlukan air bersih.
Lalu pada tahun 2016 kata Hasim, Arsari Grup menunjuk suatu perusahaan konsultan air bersih dari Belanda untuk melakukan studi kelayakan di lahannya. Hasilnya, bahwa proyek air bersih sangat layak dibangun.
"Study atau kelayakan apakah layak atau tidak dibangun proyek air yang besar di tempat yang saya miliki di Kaltim. Waktu itu dibuat satu studi cukup mahal yang saya bayar dan studi kelayakan tersebut menunjukkan bahwa proyek air bersih di Kaltim itu sangat layak dan visibel dan bisa dilaksanakan dan bisa dibangun," kata Hashim.
Ia menegaskan bahwa proyek air bersih tersebut telah ada sejak 2016 silam, sebelum pengumuman Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur oleh Presiden Jokowi
"Tujuan dari priyek air bersih saya tahun 2016 adalah untuk suplai air ke Balikpapan, Samarinda, Kota Bangun, Tenggarong, Kabupatan Penajam Paser Utara dan sekitarnya. Tujuan itu 3 tahun sebelum pengumuman oleh pak Jokowi akan letak lokasi IKN baru, ini 3 tahun sebelumnya," tutur Hashim.
Karena itu Hashim menegaskan bahwa tudingan Faisal Basri merupakan sebuah kebohongan besar dan sebuah fitnah.
Pasalnya kata dia, proyek air bersih untuk melayani kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur, dan tak ada deal politik apapun.
"Ini saya mau sampaikan seolah olah ini rezeki dari pemeirntah, pemerintah seolah olah bagi-bagi proyek dan pada sejumlah petinggi-petinggi atau tokoh-tokoh supaya mendapat dukungan politik. Saya bisa katakan bahwa itu adalah bohong, ini kebohongan besar sekali, juga merupakan fitnah, tidak ada deal politik," kata Hashim.
"Itu proyek air bersih semata mata untuk melayani kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur atas permintaan dari masyarakat Kalimantan Timur," sambungnya.
Tudingan Faisal Basri
Sebelumnya Ekonom Faisal Basri menilai rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur adalah modus pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bagi-bagi proyek ke koleganya.
Faisal mengatakan seluruh proyek terkait pembangunan Ibu Kota Negara baru ini tidak dilakukan dengan sistem tender yang baik, melainkan langsung ditunjuk oleh pemerintah pusat.
"Ini adalah salah satu modus untuk bagi-bagi konsesi sesuka hati karena nanti di sana tidak ada proses tender, semua tunjuk langsung, bahkan UU belum ada pun sudah bagi-bagi lapak," kata Faisal dalam diskusi Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumat (21/1/2022).
Dia mencontohkan pengadaan air bersih untuk IKN akan digarap oleh Hashim Djojohadikusumo yang tidak lain adalah pengusaha dan saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
