Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemertintah tidak sekadar mengeluarkan imbauan lansia tidak boleh keluar rumah.
Lebih dari sekadar imbayan, pemerintah diminta melakukan langkah antisipatif yang jelas untuk mencegah sebaran Covid lebih meluas terutama varian Omicron.
"Pemerintah seharusnya telah memiliki pola penanganan dan langkah antisipatif yang jelas dalam menghadapi setiap perkembangan baru, termasuk ancaman Omicron yang lebih mudah tingkat penularannya," kata Netty, Selasa (8/2/2022).
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini berujar masyarakat saat ini membutuhkan bahasa positif yang menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi tantangan puncak gelombang ketiga Covid-19.
Menurut Netty, pemerintah seharusnya lebih menggencarkan sosialisasi dan informasi tentang peningkatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan ranjang rawat, ruang ICU, kecukupan alat dan bahan medis, serta percepatan pencapaian target vaksinasi.
"Tentu lebih menenangkan daripada info larangan lansia keluar rumah," ujarnya.
Netty mengatakan apabila hanya imbauan tinggal di rumah tidak perlu keluar, hal itu sudah dipahami masyarakat sedari awal Indonesia dilanda pandemi. Apalagi untuk lansia yang memang memiliki komorbid.
"Tentunya kita tidak ingin masyarakat berpresepsi ada ancaman kondisi buruk di balik imbauan tersebut," lanjut Netty.
Terpenting, saat ini pemerintah diminta tidak sekadar memberikan imbauan kepada masyarakat. Namun di satu sisi, imbauan yang sama tidak dijalankan oleh pemerintah itu sendiri. Netty juga menyororoti kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ke kawasan Toba, Sumatra Utara beberapa waktu lalu. Dalam kunker itu, Jokowi membagi-bagikan kaus hingga memicu kerumunan warga di Pasar Porsea.
Baca Juga: 29 Orang Diperiksa Polisi Terkait Kerumunan Konser Musik di Gedung CCC Kota Makassar
Karena itu, pemerintah terutama melalui para pejabatnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan sebaliknya.
"Jangan sampai masyarakat diminta diam di rumah, sementara kunjungan kerja pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, seperti di Danau Toba, terus dilakukan," ujarnya.
Lansia Tak Boleh Keluar Rumah
Untuk diketahui, lansia di atas 60 tahun yang memiliki penyakit turunan (komorbid) dan belum disuntik vaksin diminta untuk tidak ke luar rumah hingga sebulan ke depan.
Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, melansir Antara, Minggu (6/2/2022).
"Untuk orang-orang yang saya sebut tadi, kriteria 60 tahun ke atas, eloknya tinggal di rumah dahulu, sementara," katanya.
Saran itu disampaikan Luhut guna mencegah penyebaran Covid-19 di tengah merebaknya varian Omicron saat ini.
Selain itu, berdasarkan data kebanyakan pasien Covid-19 yang meninggal dunia adalah warga lanjut usia.
Luhut berpesan agar seluruh elemen masyarakat, termasuk warga NU, untuk segera melakukan vaksinasi.
Viral Kerumunan Presiden
Untuk diketahui, kerumunan warga tidak dapat terelakkan ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi bagi-bagi kaus di Pasar Porsea, Toba, Sumut, Rabu (2/2/2022). Menanggapi itu, pihak Istana memastikan kalau kepala daerah sudah memberi imbauan kepada masyarakat untuk mengenakan masker.
Kehadiran Jokowi tersebut sontak menjadi seperti magnet bagi para warga. Kepala daerah yang bertanggung jawab dengan wilayahnya pun lantas meminta warga untuk tetap menjaga protokol kesehatan.
"Mereka diimbau sebelumnya untuk menggunakan masker oleh kepala wilayah," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (4/2/2022).
Heru menuturkan kalau antusiame masyarakat itu tidak dapat terbendung apalagi kalau daerahnya belum pernah dikunjungi Jokowi sebelumnya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Daire, Sumatera Utara di mana Jokowi menjadi presiden pertama yang mengunjungi wilayah itu.
"Mereka sangat antusias, contohnya Kabupaten Dairi sejak 74 tahun baru ini presiden hadir di Kabupaten Dairi sehingga antusias," ungkapnya.
Lebih lanjut, Heru belum memiliki alternatif lain untuk mengurai warga sehingga tidak ada lagi kerumunan. Menurutnya akan sulit di samping antusias warga yang sangat tinggi.
"Sulit ya kalau keinginan masyarakat ingin menyapa presiden."
