Infografis
Suara.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati untuk melakukan revisi beberapa poin terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Rencananya beberapa poin revisi itu akan dibawa ke rapat paripurna hari ini.
Menanggapi hal itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan, bahwa serikat buruh tetap menolak terhadap proses revisi UU PPP.
"Serikat pekerja dan partai buruh menolak proses revisi UU PPP tersebut," kata Said saat dihubungi, Selasa (8/2/2022).
Menurutnya, proses revisi UU PPP untuk perbaikan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dianggap minim partisipasi publik. Selain itu kata dia, revisi tersebut seperti hanya kejar tayang.
Baca Juga: Disepakati Baleg Untuk Dibawa Ke Paripurna, PKS Tolak Revisi UU PPP, Pilih Pendalaman Lebih Dulu
"Kejar tayang hanya untuk meloloskan pembahasan omnibus law uu cipta kerja, bukan untuk kepentingan rakyat dan buruh," ungkapnya.
Said mengatakan, DPR melakukan revisi UU PPP untuk perbaikan diduga karena adanya pesanan.
"Patut diduga DPR bekerja atas pesanan pemilik modal, serba instan dan main-main," tuturnya.
Lebih lanjut, Said menegaskan, bahwa jikq nantinya revisi UU PPP benar-benar disahkan oleh DPR dan Pemerintah, maka pihaknya akan melakukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bilamana revisi UU PPP disahkan, maka serikat buruh dan partai buruh akan JR ke MK," tandasnya.
Baca Juga: Dianggap Tak Demokratis, Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Jakarta Dan Lainnya Digugat Ke MK
Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi, sebelumnya, menyampaikan ada 15 poin yang disepakati untuk selanjutnya direvisi dalam tahap pembahasan selanjutnya.
Poin pertama yang disepakati, misalnya berkaitan dengan pasal 1, yakni memasukkan definisi metode omnibus yang berbunyi sebagai berikut.
"Metode Omnibus adalah metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan materi muatan baru atau menambah materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu," tutur Baidowi, Senin (7/2/2022).
Ada lagi poin-poin yang disepakati dilakukan revisi, antara lain perubahan atas penjelasan Pasal 5 huruf g RUU; perubahan pasal 9 RUU; perubahan Bab IV RUU; penambahan pasal 42A RUU; perubahan Pasal 58 RUU; perubahan Pasal 64 RUU
Berikutnya, perubahan Pasal 72 dengan menambahkan ayat baru; perubahan Pasal 73 dengan menambahkan ayat baru; perubahan Pasal 95A RUU dengan menambahkan ayat baru; perubahan Pasal 96 RUU; penambahan Pasal 97A, Pasal 97B, dan Pasal 97C RUU; perubahan Pasal 99 RUU yang menggantikan frasa peneliti dengan frasa analis legislatif, perubahan Lampiran I RUU yang mengatur mengenai Naskah Akademik; dan perubahan Lampiran II RUU yang mengatur mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menanyakan kepada anggota terkait kesepakatan poin-poin untuk direvisi tersebut.
"Apakah draf Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bisa kita proses untuk mendapatkan persetujuan ditingkat berikutnya?" tanya Supratman yang dijawab setuju anggota Dewan.
Sementara itu, terpisah Wakil Ketua Baleg Willy Aditya menegaskan kesepakatan dan pengambilan keputusan tingkat I itu untuk mengesahkan revisi UU PPP menjadi inisiatif DPR.
"Sebagai inisiatif DPR. Besok dirapurkan," ujar Willy.
