Infografis
Suara.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati untuk melakukan revisi beberapa poin terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Rencananya beberapa poin revisi itu akan dibawa ke rapat paripurna hari ini.
Menanggapi hal itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan, bahwa serikat buruh tetap menolak terhadap proses revisi UU PPP.
"Serikat pekerja dan partai buruh menolak proses revisi UU PPP tersebut," kata Said saat dihubungi, Selasa (8/2/2022).
Menurutnya, proses revisi UU PPP untuk perbaikan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dianggap minim partisipasi publik. Selain itu kata dia, revisi tersebut seperti hanya kejar tayang.
"Kejar tayang hanya untuk meloloskan pembahasan omnibus law uu cipta kerja, bukan untuk kepentingan rakyat dan buruh," ungkapnya.
Said mengatakan, DPR melakukan revisi UU PPP untuk perbaikan diduga karena adanya pesanan.
"Patut diduga DPR bekerja atas pesanan pemilik modal, serba instan dan main-main," tuturnya.
Lebih lanjut, Said menegaskan, bahwa jikq nantinya revisi UU PPP benar-benar disahkan oleh DPR dan Pemerintah, maka pihaknya akan melakukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bilamana revisi UU PPP disahkan, maka serikat buruh dan partai buruh akan JR ke MK," tandasnya.
Baca Juga: Disepakati Baleg Untuk Dibawa Ke Paripurna, PKS Tolak Revisi UU PPP, Pilih Pendalaman Lebih Dulu
Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi, sebelumnya, menyampaikan ada 15 poin yang disepakati untuk selanjutnya direvisi dalam tahap pembahasan selanjutnya.
