Infografis
Suara.com - Sekjen Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) DKI Jakarta, Kalvin Molama mengatakan, praktik rasisme terhadap rakyat Papua terus meningkat hingga saat ini.
Hal ini dikatakannya dalam jumpa pers di komplek KPAD Jatiwaringin, Jakarta Timur, Senin (7/2/2022).
"Praktik rasisme terhadap rakyat Papua beberapa tahun terakhir terus meningkat hingga sampai detik ini," ujar Kalvin.
Pernyataan Kalvin menyusul penangkapan dan kriminalisasi terhadap Ketua Aliansi Mahasiwa Papua Komite Kota (AMP KK) Lombok, Nyamuk Karunggu pada 1 Februari 2022 dan tindakan rasis kepada pelajar Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Jember pada 26 Januari 2022 oleh seorang pengajar.
Baca Juga: Dukung Penangkapan Ketua AMP Lombok, Aliansi Mahasiswa Papua Kutuk Keras Rektor Universitas Mataram
Selanjutnya, kata Kalvin, pada tahun 2016 dan 2019 aparat dan kelompok premanisme mengepung asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta dan Surabaya.
Mahasiswa Papua yang tinggal didalamnya diteriaki "monyet" dan makian merendahkan lainnya oleh aparat dan berbagai ormas reaksioner, karena difitnah menjatuhkan bendera Indonesia ke dalam parit serta penahanan obby kogoya di Yogyakarta.
Kalvin menuturkan, sejak kolonialisme Indonesia aneksasi West Papua, kekayaan alam Papua tidak hanya dikeruk habis-habisan. Namun, masyarakatnya juga menjadi sasaran rasisme.
Rakyat Papua yang belajar di berbagai daerah, kata dia, sering mengalami diskriminasi. Tak jarang mereka disamakan dengan binatang.
"Kami menyadari bahwa rasisme dan atau apapun bentuk tindakan diskriminatif secara rasial, merupakan anak kandung dari kolonialisme," papar Kalvin.
Pasalnya, kata Kalvin, kenyataannya West Papua merupakan wilayah yang dikoloni oleh Indonesia di abad 21 ini.
Kalvin menuturkan, lagi-lagi sejarah ketertindasan West Papua menjelaskan bahwa kolonialisme Indonesia merupakan jalan terbaik untuk akses kapital nasional dan internasional.
"Karena itu alasan mengapa rasisme selalu subur di setiap negeri koloni," ucapnya
Maka dari itu, Kalvin mengatakan solidaritas dan persatuan ini perlu diperluas di antara rakyat tertindas.
Pasalnya, kata Kalvin, rakyat tertindas tak bisa melawan rasisme dengan berharap pada penguasa.
"Kita tidak bisa melawan rasisme dengan berharap kepada penguasa, karena sepanjang sejarah mereka yang justru memelihara dan memproduksi prasangka rasialis ini untuk memecah belah Rakyat tertindas," kata Kalvin.
Karena itu, mobilisasi massa untuk mempertahankan diskusi, seminar, penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah, dan melawan diskriminasi terhadap kaum minoritas lainnya perlu dilancarkan.
"Sebab hanya dari tangan rakyat tertindas itu sendiri, kehidupan yang lebih baik dapat diwujudkan," katanya.
