Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menanggapi kabar sudah adanya pemenang lelang tender Formula E.
Menurut politikus Partai Solidaritas Indonesia ini, penentuan pemenang tender Formula E disebabkan oleh mepetnya waktu penyelenggaraan.
"Kami hanya menginginkan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta. Kalau memang Formula E mau jalan, ya harus dimulai dari pemilihan pemenang tender pembangunan infrastruktur yang benar," ujar Anggara kepada wartawan, Sabtu (5/2/2022).
Anggara mengaku memahami apa yang dirasakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika penyelenggaraan Formula E tak bisa dieksekusi secara baik.
Baca Juga: PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Pemenang Tender Sirkuit Formula E
Karena itu, ia menyarankan Anies untuk terus memantau dan mengecek langsung setiap hari terkait Formula E.
"Kami tahu apa yang Pak Anies rasakan, pasti pusing kalau ini tidak bisa tereksekusi, ada baiknya beliau cek langsung, dan monitor setiap harinya. Jangan sampai mengecewakan. Kami bisa rasakan stressnya Gubernur Anies," papar Anggara.
Anggara menyatakan PSI akan tetap mengawal program tersebut. Menurutnya, APBD warga DKI Jakarta harus bisa dinikmati kembali oleh masyarakat.
"Tentu masih ada beberapa kecemasan terkait pelaksanaan Formula E, tapi kami berharap kecemasan-kecemasan ini tidak akan terjadi. Formula E ini akan dilaksanakan sebentar lagi, waktu sudah mepet. Kabarnya track tersebut harus ready minimal 2 bulan sebelum pelaksanaan. Karena akan ada inspeksi dari FIA dan FEO," ucap Anggara.
Ia juga berharap perhelatan Formula E dapat dinikmati masyarakat luas dan dapat menggerakkan perekonomian Jakarta sesuai janji Anies.
"Kami harap program ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas, benar benar bisa menggerakan perekonomian Jakarta seperti janji manis Pak Anies. Karena uang yang sudah dikeluarkan begitu besar," kata Anggara.
Selain itu, Anggara juga mengingatkan agar program ini tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaidah prinsip good corporate governance.
Menurutnya, potensi pelanggaran yang terungkap di masa depan harus bisa dihindari.
"Kami berharap proses pelaksanaan nya tetap menjunjung tinggi transparansi, jangan seolah olah tendernya tidak jelas seperti tiba tiba ada pemenang, jangan sampai kasus ketidak jelasan feasibilty study-nya terulang kembali karena sampai saat ini FS terbaru nya tidak pernah di paparkan," papar Anggara.
"Kami harap ini sesuai aturan. Jangan sampai ini jadi pelanggaran di masa depan, mengingat keterburu-buruan eksekusinya. Kami harap ini diperhatikan. Kita tidak mau ada risiko besar buat uang rakyat yang sudah terlanjur di keluarkan dan juga proses penyelenggaranya."
