Infografis
"Kalau kita lihat dari segi wilayah, waktu, itu tentu saja harus memiliki AMDAL atau kajian lingkungan yang baru karena waktunya sudah berbeda, pasti ada kondisi yang berubah, baik sosial maupun lingkungan sekitar, dan juga soal luasan yang berbeda. Artinya ini butuh kajian lingkungan yang baru," ujar dia.
Lantas Slamet melemparkan sebuah pertanyaan: Penggusaran terhadap warga pesisir Pantai Merpati demi pembangunan seperti apa? Lalu, untuk siapa?
"Itu pertanyaan kepada Bupati Bulukumba, khususnya Gubernur Sulsel, kira-kira pembanguann ini untuk apa? Padahal ada 159 masyarakat Pantai Merpati yang tergusur dan diabaikan oleh negara dalam hal ini Pemkab Bulukumba," tegas dia.
Perbuatan Melawan Hukum
Menurut Slamet, penggusuran terhadap warga pesisir Pantai Merpati sebagai perbuatan melawan hukum. Seharusnya, lanjut dia, Pemkab bulukumba sebelum melakukan relokasi, harus terlebih dahulu memiliki kelengkapan dokumen dalam pembangunan konstruksinya.
Dalam pandangan WALHI Sulawesi Selatan, Pemkab Bulukumba harus mempunyai izin prinsip. Artinya, apakah kesesuaian tata ruang sudah jelas, izin lokasi provinsi apakah sudah jelas, hingga soal AMDAL reklamasi dan AMDAL tambang pasir laut.
"Karena kalau kami lihat desainnya itu reklamasi dan amdal tambang pasir laut seperti apa, kemudian izin lingkungan dari provinsi dan kementerian," jelasnya.
Setelah semua itu rampung,lanjut Slamet, negara mempunyai kewajiban untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat terdampak. Jika di lihat, dalam hal ini masyarakat yang tinggal di pesisir Pantai Merpati.
Warga, kata Slamet, harus diajak berdiskusi, didengarkan keinginannya, apa yang diharapkan dalam pembangunan tersebut. Bahkan, harus dipikirkan juga soal seperti apa kehidupan mereka setelah pembangunan itu ada.
"Setelah itu baru berpikir yang namanya relokasi. Tapi kalau kita lihat kenyataannya hari ini, relokasi dulu, baru kemudian kasih solusi. Ini relokasi dulu baru kemudian akan mengurus kelengkapan-kelengkapan dokumennya," tegas dia.
