Infografis
Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonnna Laoly menyatakan pemerintah segera mengirimkan daftar inventaris masalah (DIM) sehingga diharapkan pembahasan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bisa segera dilakukan.
Yasonna menyebut, ada empat menteri yang ditunjuk pemerintah untuk ikut dalam pembahasan RUU TPKS nantinya bersama DPR. Empat menteri tersebut, yakni Menkumham, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Sosial (Mensos), dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA).
Sementara itu dalam waktu dan tempat yang sama, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga selaku Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan RUU TPKS Edward OS Hiariej berujar, penyelesaian DIM ditargetkan selesai dalam pekan ini.
"Dalam Minggu ini DIM-nya akan diselesiakan," kata Edward di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Namun untuk kapan waktu pembahasan bersama DPR, Edward belum memastikan.
"Nanti kita tunggu surpres kemudian kita serahkan ke DPR, DPR yang menentukan kapan pembahasan," ujarnya.
Sebelumnya, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempercepat penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS.
Menurutnya, saat ini pihaknya tengah melakukan konsinyering internal antarkementerian dan lembaga terkait, untuk segera menyelesaikan RUU TPKS.
"Pekan ini diharapkan DIM pemerintah selesai," katanya, mengutip dari Antara, Rabu (2/2/2022).
Baca Juga: Jokowi Minta Penyusunan DIM RUU TPKS Dikebut, KSP: Minggu Ini Diharapkan Selesai
Menurut Jaleswari, tim pemerintah pada tanggal 31 Januari–2 Februari 2022 telah menyelenggarakan konsinyering untuk membahas DIM RUU TPKS.
