Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, Dede Yusuf sepakat dengan Presiden Jokowi yang meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dievaluasi.
Dede mengatakan usulan yang sama juga sudah disampaikan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim seminggu lalu. Ia membandingkan pelaksanaan kerja kantoran yang bahkan sudah kembali menerapkan work from home alias WFH namun tidak dengan pembelajaran siswa.
"Saya sudah usulkan kepada menteri agar PTM dievaluasi dulu dengan merebaknya varian baru yang cepat ini. Masa kerja kantor sudah harus 50 persen anak anak tetap 100 persen?" kata Dede kepada wartawan, Rabu (2/2/2022).
Namun diakui Dede, Nadiem tetap berpegang pada SKB empat menteri, kendati sudah diusulkaknpara Dewan. Bahkan Nadiem melemparkan kebijakan PTM berlanjut atau tidak kepada masing-masing pemerintah daerah.
"Tapi mendikbuk tetap berpegangan pada SKB empat menteri, dan melempar kepada pemda untuk memutuskan. Sementara pemda juga bingung dan masih menunggu instruksi PPKM dari pusat,"
"Bahkan saya dengar banyak Kadisdik daerah yang menegur sekolah jika tidak laksanakan PTM," ujar Dede.
Dede menyarankan agar pembelajaran di sekolah dibagi dengan mekanisme 50 persen PTM dan 50 persen secara daring. Kebijakan itu setidaknya harus diberlakukan sampai lonjakan kasus akibat varian Omicron mereda.
"Diperkirakan bulan Maret, tapi belum ada tanggapan. Dan ternyata presiden juga meminta dievaluasi. Artinya dalam suasana ketidakpastian ini kita harus cepat tanggap dengan respons yang ada di publik. Tidak usah mengacu kepada SKB semua," tutur Dede.
Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda setuju dengan usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka harus dievaluasi karena pandemi Covid-19 tengah melonjak akibat varian Omicron.
Baca Juga: Ketua Komisi X DPR RI Setuju PTM 100 Persen Harus Segera Dievaluasi
Huda mengatakan setiap pemerintah daerah bisa menghentikan PTM dan kembali ke Pembelajaran Jarak Jauh atau sekolah online jika perkembangan pandemi terus memburuk di wilayahnya.
"Saya sepakat jika memang harus ada evaluasi pelaksanaan PTM, kendati demikian yang saya tahu setiap pemerintah daerah telah mempunyai skema pengendalian Covid-19 saat PTM dilakukan," kata Huda dalam keterangannya, Selasa (1/2/2022).
