Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla: Sekarang Bukan Waktunya Berdebat Setuju Atau Tidak

Senin, 31 Januari 2022 | 19:41 WIB
Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla: Sekarang Bukan Waktunya Berdebat Setuju Atau Tidak
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri acara pembukaan Rakernas PKS di Kawasan Jakarta Selatan pada Senin (31/1/2022). [Suara.com/Bagaskara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kekinian bukan lagi saatnya memperdebatkan setuju atau tidak dengan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN). Kendati memang menurut JK memindahkan ibu kota bukan persoalan yang mudah. 

Pernyataan tersebut disampaikan JK dalam diskusi yang digelar pada acara pembukaan Rakernas PKS di Kawasan Jakarta Selatan (Jaksel) pada Senin (31/1/2022).

"Apakah soal aspirasi IKN, saya kira sekarang bukan waktunya lagi untuk berdebat karena itu sudah disetujui DPR pemerintah. DPR sudah setuju ya walaupun PKS di situ tidak setuju," katanya  

"Tapi kita percaya kepada menjalani demokrasi yang pendapat besar itu menjadi hal yang disetujui. Jadi bukan lagi debat setuju tidak," sambungnya. 

Baca Juga: UU IKN Disahkan, Danrem Antasari Cek Kesiapan Prajurit yang Bakal Kawal Pemindahan Ibu Kota Baru

JK menilai, menjalankan pemindahan ibu kota negara bukan perkara yang gampang. Bahkan, menurutnya, jika berkaca dari negara-negara lain pemindahan ibu kota bisa memakan waktu 20 tahun. 

"Pemindahan ibu kota itu dan itu semua orang memperkirakan sepengalaman dengan negara lain butuh 20 tahun baru bisa sempurna. Apalagi, kita bukan negara federal sebenarnya yang pindah ibu kota negara, negara federal," tuturnya. 

Untuk itu, JK berharap agar semua pihak justru melakukan kerja sama. Ia kembali menegaskan saat ini bukan lagi saatnya berdebat. 

Kendati begitu, JK memprediksi ke depan pemindahan ibu kota negara akan menemui masalah. 

"Bahwa ini nanti akan ada masalah, pasti akan ada masalah, masalah anggaranlah, masalah lokasi dan sebagainya. Tapi itu tugas pemerintah untuk menyelesaikan itu," katanya.

Baca Juga: Jalani Pemeriksaan Polisi, Edy Mulyadi: Saya Tetap Menolak IKN

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI