Infografis
Suara.com - Kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih terus diperbincangkan oleh berbagai kalangan.
Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digadang-gadang menjadi salah satu calon Kepala Otorita IKN.
Namun, banyak pihak yang tidak setuju dan keberatan jika Ahok diangkat menjadi Kepala Otorita IKN, termasuk pengamat politik Muhammad Qodari.
Muhammad Qodari tidak setuju apabila Ahok diangkat menjadi Kepala Otorita IKN. Qodari mengusulkan nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Baca Juga: Isu Ahok Pimpin IKN, Novel Bamukmin: Produk Gagal, Hanya Bisa Buat Gaduh Negeri Ini
Menurutnya, Ridwan Kamil merupakan sosok yang cocok dan tepat untuk menjadi pemimpin IKN Nusantara, terlebih dengan latar belakang arsitek yang dimilikinya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kriteria Kepala Otorita IKN memiliki latar belakang arsitek dan pernah memimpin suatu daerah.
Selain Ridwan Kamil, Qodari mengusulkan dua nama lain yang memiliki latar belakang serupa, yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Walikota Makassar Moh. Ramdhan Danny Pomanto.
Namun, dari nama-nama yang diusulkannya, Qodari mengaku lebih condong menjagokan Ridwan Kamil sebagai sosok pemimpin IKN Nusantara.
Menurut Qodari, selain membawa suasana baru penataan kota, Ridwan Kamil memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
"Karena dia terbukti bisa membawa suasana baru penataan kota di Bandung kemudian komunikasinya baik, lancar, dan komunikatif dengan berbagai pihak," kata Qodari dikutip dari Terkini.id -- jaringan Suara.com, Senin (31/1/2022).
Lebih lanjut, Qodari menyatakan bahwa Ridwan Kamil bukan hanya pernah memimpin Kota Bandung, melainkan sudah memimpin Jawa BArat.
"Kemudian dia bukan hanya pernah memimpin kota Bandung, tapi sudah menjalankan kepemimpinan di Jawa Barat, sebuah provinsi besar dengan tanggung jawab besar, dan budget yang besar," lanjut Qodari.
Pengamat politik itu lebih lanjut menyatakan ia kurang sependapat jika Ahok menjadi Kepala Otorita IKN. Ia menilai Ahok memiliki kelemahan dalam komunikasi.
"Saya kurang sependapat kalau Pak Ahok ya, karena kalau Pak Ahok ini kan punya kelemahan mendasar soal komunikasi," lanjutnya.
Menurut Qodari, seorang pejabat publik selain bisa bekerja dengan baik, harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik pula.
"Pak Ahok bisa kerja baik, tapi komunikasi buruk," ujarnya.
Menurutnya, kerja baik seorang pejabat publik bisa tenggelam jika memiliki kemampuan komunikasi yang buruk seperti yang terjadi di masa lalu.
"Bahkan bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu seperti yang terjadi di Jakarta," kata Qodari.
Muhammad Qodari menilai bahwa Ahok lebih cocok bekerja di sektor yang tidak bersentuhan langsung dengan proyek strategis publik, yakni di sektor swasta.
Qodari merasa khawatir akan timbul konfontrasi yang membuat pembangunan IKN terkendala apabila Komisaris Utama Pertamina itu ditempatkan sebagai Kepala Otorita IKN.
"Jadi, saya khawatir akan menimbulkan konfrontasi yang membuat pembangunan IKN ini akan terkendala," pungkas Qodari.
