Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberi gelar sebagai tokoh Persatuan dan Pembangunan DKI Jakarta. Penobatan ini dilakukan dalam acara Hari Kelahiran (Harlah) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-49 yang digelar oleh PPP DKI Jakarta, Minggu (30/1/2022).
Pemberian gelar ini ditandai dengan pengalungan sorban warna hijau berlambang Kakbah kepada Anies di kantor DPW PPP DKI Jakarta, Jakarta Timur. Hadir juga di lokasi Wakil Presiden kesembilan, Hamzah Haz, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, Wakil ketua MPR Asrul Sani, dan tokoh PPP lain.
Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta Mumtaza Rabbany alias Gus Najmi mengatakan pemberian gelar tersebut dilaksanakan sebagai wujud apresiasi dan dukungan terhadap aktor-aktor politik maupun Kepala Daerah yang dirasa memiliki prestasi dan konstribusi positif bagi masyarakat.
“PPP DKI Jakarta tidak tinggal diam pada upaya untuk mendukung dan menyebarluaskan kebaikan. Salah wujud implementatif dari sikap ini adalah kami akan selalu mendukung orang-orang baik yang selalu berupaya untuk membahagiakan warganya.” kata Najmi di lokasi, Minggu (30/1/2022).
Baca Juga: Sebut Masih Banyak Salah Maksud dari Bhinneka Tunggal Ika, Anies Sindir Puan?
Najmi menyebut prestasi yang ditorehkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa waktu ke belakang menunjukkan kinerja positif dari kepemimpinan Anies. Ia mencontohkan program vaksinasi 100 persersen yang digalakkan Pemprov DKI hingga kepedulian terhadap warga difabel menjadi sorotan utama.
“Sehingga semua pihak dapat menikmati fasilitas publik tanpa terkecuali,” jelas Najmi.
Najmi menambahkan, harapannya agar penganugerahan terhadap aktor politik maupun kepala daerah seperti Anies dapat memotivasi aktor-aktor lain agar giat bekerja lebih keras untuk warga masyarakat di Jakarta.
Ia juga menyinggung soal pejabat yang pernah meminta tunarungu berbicara di hadapan publik. Meski tak menyebut namanya, kejadian ini diketahui dilakukan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Yang paling menyentuh untuk saya, di tengah kealpaan seorang pejabat publik yang memaksa seorang tunarungu untuk berbicara, Pemprov DKI Jakarta justru sibuk untuk membangun sarana dan infrastruktur yang ramah bagi warga difabel," pungkasnya.
