Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan dinilai tidak melanjutkan kebijakan dua gubernur sebelumnya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Penilaian itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, hari ini, dengan memberikan beberapa contoh.
Anies disebut lebih memprioritaskan menangani kawasan Jalan Sudirman dan Jalan M. H. Thamrin yang terletak di jantung Ibu Kota Jakarta, sementara daerah-daerah pinggiran kurang mendapat sentuhan.
"Hal-hal yang berada di pinggiran Jakarta itu tidak mendapatkan sentuhan yang membawa perubahan secara sistemik bagi kemajuan daerah," kata Hasto.
Baca Juga: Sebut Anies Tak Akan Mampu Mengurus IKN, Ruhut: Ahok Di Manapun Ditempatkan Tetap Seperti Emas
Anies dinilai kurang merawat taman-taman kota dan danau.
"Contoh sederhana dalam membuat taman, di dalam merawat danau, di dalam membersihkan sungai yang dahulu dipelopori Pak Jokowi dan Pak Ahok yang secara spektakuler yang mampu mengubah Waduk Ria Rio."
"Sekarang bisa lihat di sana. Kita juga bisa lihat di Tanah Abang bagaimana pengaturannya, apakah ada taman-taman kota yang dirawat dengan baik?"
Padahal, menurut Hasto, sarana dan prasarana yang dimiliki Jakarta mendukung untuk penataan kota.
Dia menyebut sebagian alat eskavator yang tidak dipakai pemerintah daerah secara maksimal.
Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Anies Baswedan: Tidak Akan Ada Efeknya pada Kemacetan di Jakarta
"Saya kalau di Jakarta berkeliling, bagaimana banyak eskavator yang menganggur. Di KPK itu saya sampai bilang, itu buat apa di depan KPK eskavator menganggur. Mengeruknya tidak dilakukan, klaim atas biaya eskalator dilakukan," katanya.
Hasto mengaku mendengar sendiri dari warga Jakarta ketika melakukan aksi penghijauan di Rawa Lindung, Jakarta, mengenai pemanfaatan ekskavator.
Lantas dia membandingkan ketika Jakarta dipimpin Jokowi, kemudian dilanjutkan Ahok, lalu Djarot Saiful Hidayat semua eskavator dimanfaatkan secara maksimal untuk mengeruk kali dan danau.
"Berbeda di era Jokowi dan Ahok. Semua eskavator berjalan. Masyarakat harus menjadi pengawas agar program bisa dijalankan sebaiknya," tutur Hasto.
Jokowi, Ahok, dan Djarot dinilai mampu mengubah kultur di Jakarta.
“Itu dulu sebelum Pak Jokowi. Ketika menjabat, Pak Jokowi mengubah kultur itu. Rakyat yang jadi korban, pemadam otomatis memadamkan. Tidak perlu negosiasi. Itu perubahan kultural," kata Hasto.
"Ini contoh pemimpin mengalirkan disiplin dan ketegasan yang membuat birokrasi satu napas. Kepemimpinan diukur apabila gubernur berwibawa sampai petugas di lapangan bertugas disiplin, itu namanya kultural organisasi. Jadi tidak bisa pemimpin santai, kerjanya meminta yang di bawah bekerja.”
Sejauh ini belum ada pernyataan Anies menanggapi penilaian Hasto. [rangkuman laporan Suara.com]
