Infografis
Suara.com - Pengamat Sosial-Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa, menilai pendekatan kesejahteraan dalam konteks penanganan Papua yang paling tepat, dilakukan pemerintah dibanding pendekatan militer.
"Pada dasarnya, pergeseran pendekatan militer ke pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah paling tepat dalam konteks penanganan Papua," ujar Herry kepada Suara.com, Jumat (28/1/2022).
Pernyataan Herry merespon pendapat Menko Polhukam Mahfud MD, menyusul penyerangan oleh TPNPB-OPM terhadap pos militer di Kabupaten Puncak.
Mahfud menyebut, aparat yang bertugas di Papua kini lebih mengedepankan cara defensif ketimbang menyerang.
Baca Juga: Menko Polhukam Mahfud MD Kirim Tim ke Maluku dan Papua Selesaikan Konflik Tanah
Hal tersebut kata Mahfud dikarenakan adanya perubahan dalam gaya pendekatan militer di Papua.
Diketahui, tiga prajurit TNI tewas ditembak KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), sedangkan 1 anggota TNI lainnya dinyatakan kritis.
Ketiga prajurit yang tewas ditembak KKB tersebut diserang saat sedang berjaga di pos TNI.
Karena itu kata Herry, Papua saat ini harus diberikan perhatian lebih dari perspektif kesejahteraan.
Diantaranya seperti peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi serta pemerataan pembangunan berbasis kolaborasi sosial.
Baca Juga: Tiga Prajuritnya Tewas Diserang di Papua, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa: Kami Kejar Pelaku!
"Kacamata kita dan kacamata pemerintah harus sama yakni memandang Papua dari beragam variabel karena aspek sosiologis-politik di Papua berbeda dengan bagian Indonesia lainnya," tutur Herry.
Kata Herry, terkait gugurnya tiga prajurit TNI yang ditembak OPM juga menjadi anomali, sehingga harus dievaluasi pendekatannya dalam konteks penanganan Papua.
"Nah soal Anggota TNI yang gugur di Papua akibat OPM ini juga jadi anomali. Ketika Pemerintah sudah berusaha humanis namun Papua masih belum stabil? Ya harus dievaluasi," kata Herry.
Lebih lanjut, Herry mengingatkan pendekatan Papua yang humanis tak hanya retorika dan narasi fiktif, melainkan harus dimaknai dan direspon dengan bijak oleh pemerintah.
"Jangan sampai pendekatan yang humanis di Papua hanya retorika dan narasi fiktif belaka. Konsekuensi kebijakan ini adalah soal konsistensi dan keadilan, saya kira bisa dimaknai dan direspons bijak oleh Pemerintah dalam menangani Papua," papar dia.
Selain itu kata Herry, saat ini Papua butuh rekonsiliasi.
"Persis dulu soal GAM, Pemerintah seyogyanya mempercepat terciptanya resolusi damai agar tidak ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan konflik Papua sebagai komoditas politik dan bisnis," katanya.
