Infografis
Suara.com - Konsultan properti Colliers Indonesia menilai infrastruktur Jakarta masih berkembang dan tetap memiliki daya tarik bagi investasi di sektor properti kendati Ibu Kota Negara atau IKN pindah ke Kalimantan Timur.
Senior Associate Director Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto mengatakan kalau melihat rencana pengembangan Jakarta masih tetap berjalan di mana sekarang masih terlihat pembangunan LRT Jabodebek. Kemudian masih ada pengembangan MRT yang akan menghubungi barat dan timur sehingga melewati Jakarta.
"Artinya secara infrastruktur Jakarta masih berkembang dan tetap memiliki daya tarik untuk berinvestasi di properti," kata Ferry dalam seminar di Jakarta, Jumat (28/1/2022).
Dia menjelaskan kalaupun memang IKN itu sudah ada di Kalimantan Timur, maka IKN tersebut akan menjadi pusat pemerintahan, sementara Jakarta masih tetap sebagai pusat keuangan dan komersial. Berkaca dari negara-negara lain yang ibu kotanya pindah, kota lamanya tidak secara otomatis menjadi sepi, bahkan bisa jauh lebih ramai seperti Kuala Lumpur di Malaysia.
Baca Juga: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Aset Rp1.400 Triliun Milik Pemerintah di Jakarta Mau Diapakan?
"Jadi artinya kalaupun ada dampak dari pemindahan IKN maka hal ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan Jakarta masih memiliki daya tarik untuk sebagai pusat komersial dan tempat hunian," ujar Ferry.
Sebelumnya Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menilai meski IKN pindah ke Kalimantan Timur namun perekonomian Indonesia masih tetap bertumpu kepada Jakarta.
Ia beralasan, ekonomi Jakarta dan daerah sekitarnya berkontribusi 28-34 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB nasional dan Jakarta merupakan pusat dari aktivitas ekonomi serta jasa di tanah air.
Diana mengharapkan Jakarta bertransformasi ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi, berkolaborasi, integrasi dengan kota di Jawa Barat dan Banten.
Jakarta juga harus bertransformasi menjadi kota bisnis. Sebab distribusi usaha di Jakarta didominasi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 46,7 persen, penyediaan akomodasi makan dan minum 16,72 persen dan industri pengolahan 16,53 persen. Dukungan terhadap sektor UMKM juga diperlukan karena porsi usaha sektor tersebut di Jakarta mencapai 93,46 persen. (Antara)
Baca Juga: TAP MPR IKN Baru Segera Dibuat, Bambang Soesatyo Sebut Pengawalan Hingga 50 ke Depan akan Terjamin
