Infografis
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI fraksi PAN Guspardi Gaus, menegaskan kembali agar Presiden Joko Widodo memilih figur Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara yang tidak terafiliasi dengan partai politik.
Hal itu disampaikan Guspardi menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok penuhi syarat menjadi pemimpin IKN Nusantara.
"Saya minta yang dipilih dan ditunjuk Presiden Jokowi haruslah orang profesional, yang punya integritas, kapabilitas tak terafliasi kepada salah satu partai politik manapun," kata Guspardi kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).
Menurutnya, Kepala Otorita IKN merupakan hak prerogratif presiden yang ditunjuk secara langsung bukan melalui pemilihan umum. Namun jika pemimpin IKN dipilih langsung oleh rakyat maka tidak masalah jika berasal dari parpol.
"Kalau dia orang yang dipilih oleh rakyat ya silakan saja bertarung kareka merupakan kehendak masyarakat," tuturnya.
Guspardi mengatakan, penunjukan pemimpin IKN ini serupa dengan penunjukan figur Penjabat Sementara atau PJ.
"Kepala Otorita kan ditunjuk, sama halnya PJ yang Gubernur, Bupati, Walikota yang masa jabatannya habis," tandasnya.
Ahok
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Ahok, di antara nama-nama yang dianggap memenuhi kriteria sebagai kepala otorita.
Baca Juga: Dianggap Layak Jadi Pimpinan IKN Nusantara, Politisi PDIP Singgung Kinerja Anies Baswedan
"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi hanya saja PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," kata Hasto, Kamis (27/1/2022).
Untuk memimpin ibu kota negara Nusantara dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pandangan yang visioner, komprehensif, dan pemahaman terhadap tata kota, kata Hasto.
Sosok tersebut juga mesti bisa memadukan antara gambaran smart city dan aspek kultural.
"Untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia dan juga dari pandangan geopolitik, di mana sejak zaman Bung Karno Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," kata Hasto.
"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi."
