Suara.com - Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu menanggapi PDIP yang menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara.
Said Didu menyinggung bahwa sikap PDIP ini membuat semakin jelas soal arah dan tujuan pemindahan Ibu Kota.
"Makin jelas arah dan tujuan pemindahan Ibu Kota," kata Said Didu melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat, 28 Januari 2022.
Bersama pernyataannya, ia membagikan berita berjudul "Sekjen PDIP: Ahok Penuhi Syarat Jadi Kepala Otorita IKN".
Baca Juga: PDIP Jagokan Ahok Jadi Kepala IKN, PKB Pasrah Saja Pada Keputusan Jokowi
Mealnsir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto berpendapat bahwa Ahok memenuhi syarat untuk menjadi kepala otorita IKN.
"Siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi, hanya saja PDIP punya nama nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Hasto, Kamis (27/1/2022).
Menurut Hasto, Ahok memiliki kepemimpinan yang cukup baik selama menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur di Jakarta.
Lebih lanjut, Hasto menyebut bahwa pengajuan Ahok sebagai calon kepala Otorita IKN di Kalimantan ini disampaikan dalam dialog antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Itu kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden, hanya saja ketika partai diminta kami punya nama-nama yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden," ungkapnya.
Baca Juga: Anies Dinilai Mampu Jadi Kepala Otoritas IKN, Pengamat: Bakal Pengaruhi Hubungan Politik
Hasto mengatakan bahwa untuk mengelola IKN di Kalimantan, diperlukan pemimpin yang berani, visioner, dan memahami kultur kebudayaan bangsa.
Selain itu, ia menilai Kepala Otoritas perlu memiliki tata kelola dan tata kota yang baik serta memiliki orientasi terhadap gambaran tentang posisi Indonesia di kepemimpinan antar-bangsa.
Tak hanya itu, menurutnya, kepala otorita IKN juga perlu memiliki perencanaan yang memadukan antara gambaran "smart city" sebagai identitas yang mau dibangun di ibu kota negara, tetapi juga melekat dengan aspek kultural untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia.
"Juga dari pandangan geopolitik di mana sejak zaman Bung Karno, Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," katanya.
Hasto mengaku bahwa ia mendengar ada banyak nama yang telah disaring dan dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi.
"PDIP meyakini siapa pun yang ditetapkan itu memenuhi kualifikasi yang diharapkan PDIP," katanya.