Infografis
Suara.com - Sejumlah nama dimunculkan di tengah perbincangan mengenai siapa calon kepala otorita ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur.
Tapi bagi pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa siapapun calonnya yang penting bisa bekerja dengan maksimal.
"Pekerjaan IKN yang sangat berat dan mendesak sehingga perlu diangkat kepala IKN yang memiliki kemampuan dan kegigihan, 24 jam kerja. Tahun 2024 berkejaran dengan waktu," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Jumat (28/1/2022).
PKB tidak akan mengikuti jejak PDI Perjuangan yang mengusulkan sejumlah nama, di antaranya Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kepada Presiden Joko Widodo untuk ditunjuk menjadi kepala otorita.
"Tidak, pasrah saja," kata Jazilul.
Sedangkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Ahok, di antara nama-nama yang dianggap memenuhi kriteria sebagai kepala otorita.
"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi hanya saja PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," kata Hasto, Kamis (27/1/2022).
Untuk memimpin ibu kota negara Nusantara dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pandangan yang visioner, komprehensif, dan pemahaman terhadap tata kota, kata Hasto.
Sosok tersebut juga mesti bisa memadukan antara gambaran smart city dan aspek kultural.
Baca Juga: Alasan Ayu Thalia Tak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik Anak Ahok
"Untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa indonesia dan juga dari pandangan geopolitik, di mana sejak zaman Bung Karno Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," kata Hasto.
"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi."
Jokowi sudah mendapatkan sejumlah nama kandidat yang sekarang dalam proses penggodokan, kata Hasto.
Suara.com sebelumnya melaporkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa bukan isu baru.
Wacana sudah muncul semenjak era Presiden Soekarno.
Baru berpuluh-puluh tahun kemudian, pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, wacana pemindahan ibu kota negara mulai dikonkritkan.
DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi UU pada 18 Januari 2022. UU ini menjadi sebuah kepastian hukum yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemindahan ibu kota negara baru: Nusantara.
Mengenai konsep pemerintahannya, DPR dan pemerintah pusat sepakat berbentuk pemerintah daerah khusus setingkat provinsi atau disebut otorita yang diatur UU Ibu Kota Negara.
Sementara peraturan pemerintah yang mengatur tentang teknis pemindahan ibu kota digodok, disiapkan pula siapa yang akan menjadi kepala otorita ibu kota negara Nusantara.
Ada banyak kandidat yang dinilai memiliki kompetensi menjadi kepala otorita. Tapi di antara nama-nama yang beredar, ada empat tokoh yang pernah disebut namanya oleh Presiden Joko Widodo.
Mereka adalah mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana.
Ahok
Ahok merupakan salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan. Dia pernah menjadi bupati Belitung Timur. Kemudian menjadi wakil gubernur Jakarta mendampingi Joko Widodo. Setelah Jokowi ikut pemilu presiden dan berhasil menjadi presiden, Ahok menggantikan posisinya menjadi gubernur Jakarta.
Sayangnya, Ahok kurang beruntung ketika mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta untuk periode kedua pada 2017 karena tersandung kasus penodaan agama.
Nama Ahok tidak meredup pasca kekalahan di pilkada dan masuk penjara, sebaliknya semakin cemerlang setelah ditunjuk menjadi komisaris utama Pertamina sejak 25 November 2019.
Sejumlah tokoh memprediksi, Jokowi akan menunjuk Ahok untuk menduduki jabatan kepala otorita ibu kota negara.
Abdullah Azwar Anas
Dulu dia seorang jurnalis sebelum menjadi politikus PKB. Karier di dunia politik semakin lapang setelah Azwar Anas menjadi anggota DPR.
Tokoh muda Nahdlatul Ulama ini berhasil memenangkan pilkada Banyuwangi dan menjadi bupati selama dua periode.
Saat ini, Azwar Anas menjabat kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dia menjabat posisi itu sejak 13 Januari 2022.
Berbekal pengalaman panjang menjadi politikus dan birokrat, sejumlah kalangan menilai Azwar Anas layak menjadi kepala otorita.
Bambang Brodjonegoro
Dia memulai kiprah sebagai akademisi. Di pemerintahan, Bambang memiliki pengalaman yang panjang.
Di Kabinet Indonesia Maju era Joko Widodo-Maruf Amin, Bambang pernah ditunjuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia.
Sedangkan di Kabinet Kerja Presiden Jokowi, Bambang ditunjuk menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. Di kabinet yang sama, dia juga pernah menjabat Menteri Keuangan.
Sebelum itu, di Kabinet Indonesia Bersatu II era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bambang dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan.
Tumiyana
Dia pernah menjabat Direktur Utama Wijaya Karya.
Sebelum itu, dia menjabat Direktur Utama Pembangunan Perumahan. Dia pernah menjadi Komisaris Kereta Cepat Indonesia China.
Selain dikenal di dunia konstruksi, Tumiyana juga terkenal sebagai pengusaha di sektor peternakan.
Masih ada sejumlah nama kepala daerah yang disebut-sebut memiliki kompetensi untuk menjadi kepala otorita ibu kota negara Nusantara.
Di antara nama-nama yang beredar adalah:
Ridwan Kamil
Dia berlatar belakang arsitek dan akademisi. Pengalaman arsitek ini pernah disebut Jokowi ketika menyebut sejumlah kriteria yang mesti dimiliki calon kepala otorita.
Ridwan Kamil pernah menjadi wali kota Bandung sebelum akhirnya menjadi gubernur Jawa Barat. Tahun 2023 ini, masa bhaktinya akan selesai.
Anies Baswedan
Dia juga memulai karier dari dunia akademik. Pernah menyandang sebutan rektor termuda: rektor Universitas Paramadina Jakarta.
Anies Baswedan semakin populer setelah menggagas gerakan Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar merupakan gerakan untuk anak-anak muda menjadi pengajar di sekolah-sekolah dasar di pelosok-pelosok negeri.
Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Anies Baswedan ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi jabatannya tak lama.
Karier politik Anies Baswedan semakin bagus, terutama setelah dia memenangkan pilkada Jakarta tahun 2017. Dia diusung Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera.
Nama Anies Baswedan hampir selalu muncul dalam berbagai survei politik untuk membaca elektabilitas calon presiden tahun 2024 dan selalu nangkring di urutan teratas sebagai kandidat paling potensial.
Ada satu ganjalan buat Anies. Masa bhaktinya sebagai gubernur Jakarta tinggal tahun 2022 ini. Artinya, setelah itu namanya bisa meredup jika tak memiliki panggung politik hingga 2024.
Siapa yang nanti menjadi kepala otorita ibu kota negara Nusantara, semua tergantung pada pilihan Jokowi.
