Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen. Ia khawatir akan kesehatan siswa dan pengajar, terlebih di situasi meningkatnya kasus Omicron.
Satu sisi, Netty memahami pembelajaran jarak jauh juga memiliki kelemahan. Namun di situasi peningkatan kasus Omicron, ia berharap penerapan PJJ dapat dipertimbangkan kembali.
"Kami memang khawatir terjadi 'learning loss' yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (28/1/2022).
"Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen" ujar Netty.
Baca Juga: Omicron Melonjak, Satgas Covid-19 Minta Pekerja Non-Esensial WFH
Ia juga menyoroti tidak adanya pilihan yang diberikan kepada orang tua, apakah setuju anak mengikuti PTM 100 persen atau memilih PJJ. Menurutnya tidak adanya opsi PJJ itu mengesankan paksaan kepada orang tua untuk mengirim anak ke sekolah.
"Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" ujarnya.
Merujuk kondisi di Singapura yang dilanda Omicron, Netty mengatakan mayoritas pasien yang dirawat di rumah sakit di sana ialah anak-anak. Ia mengingatkan anak usia di bawah 12 tahun jauh lebih rentan terinfeksi Omicron ketimbang usia anak 16 tahun ke atas.
"Jangan sampai kejadian ini juga kita alami," tuturnya.
Karena itu Netty menekankan pemerintah perlu mendengarkan pandangan para ahli, asosiasi medis, serta orang tua untuk mengevaluasi PTM 100 persen.
Baca Juga: Badai Omicron Menggila, Menkeu Sri Mulyani Khawatir Ganggu Pemulihan Ekonomi
"Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar," tandasnya.
