Infografis
Suara.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menyebut keputusan penunjukkan nama Calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) merupakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan kewenangan undang-undang.
Pernyataan tersebut menyusul nama-nama Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, Mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana, mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang digadang-gadang sebagai Kepala Otorita IKN.
"Karena kan soal nama -nama yang muncul tergantung Jokowi, itu kan kewenangan yang diberikan oleh UU," ujar Ujang saat dihubungi Suara.com, Kamis (27/1/2022).
Kendati demikian, nama-nama yang mencuat di publik tersebut memiliki kemungkinan -kemungkinan iya atau tidak dipilih Jokowi.
"Jadi hari ini yang tahu persis siapa ya Jokowi. Soal spekulasi nama Ahok, nama Ridwan Kamil, nama-nama yang lain itu masih serba mungkin. Mungkin iya, mungkin tidak," ucap dia.
Kendati demikian, Dosen Universitas Al Azhar itu menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk memilih kandidat calon Kepala Otorita yang profesional dan bukan orang yang bermasalah dan mendapat dukungan dari publik.
"Kandidat yang dipilih harus yang mampu, mereka (kandidat) yang tidak bermasalah dan mereka juga didukung oleh publik, itu penting," ucap dia.
Ketika ditanya nama Ahok disebut-sebut memenuhi kriteria sebagai Calon Kepala Otorita karena memiliki pengalaman, Ujang menuturkan masih banyak kandidat yang lebih berintegritas dan bukanlah seorang terpidana.
"Masa nggak ada orang lain, selain Ahok sih. Di Indonesia banyak orang yang bersih banyak orang yang pintar, bukan terpidana berintegritas selain Ahok," katanya.
Baca Juga: Cibiran Ruhut Sitompul Soal Isu Anies Baswedan Jadi Kepala Otorita IKN: Ia Tidak Mampu
