Infografis
Suara.com - Mencermati naiknya perkembangan kasus Covid-19 varian Omicron di dunia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan pentingnya untuk bersikap waspada agar hal tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2022.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis (27/1/2021).
“Hari ini kita mungkin akan fokus kepada perkembangan Omicron yang sudah masuk di Indonesia dan ini akan menjadi perhatian kita agar tidak mempengaruhi terlalu banyak kinerja dari pemulihan ekonomi, terutama nanti kuartal I tahun 2022,” katanya.
Jika melihat data kasus harian dunia per 25 Januari 2022, kasus Covid-19 telah mencapai 3,31 juta dengan jumlah kematian 8.000 jiwa per hari.
Berdasarkan data dari berbagai negara, kasus rata-rata tujuh hari di Amerika Serikat (AS) merupakan yang tertinggi dari seluruh negara di dunia, mencapai 616.600 kasus dengan kematian mencapai 2.159.
Sementara, kasus Covid-19 di Perancis menembus 366.200 kasus, India 312.000 kasus, Italia 162.400 kasus, dan Brazil mencapai 159.800 kasus. Sedangkan, Indonesia relatif masih rendah di 1.808 kasus.
“Namun kita memiliki kewaspadaan yang tinggi dengan tren kenaikan, terutama Omicron dari penularan yang sekarang sudah sifatnya lokal,” katanya.
Untuk mencegah transmisi virus yang semakin luas, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajaran untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi dan meningkatkan pemberian vaksin booster kepada masyarakat.
“Covid masih akan menjadi fokus kita. Kami dengan Kementerian Kesehatan akan terus berkoordinasi mengenai belanja-belanja di bidang kesehatan yang terus dinamis, baik dari sisi terapeutik karena kemarin jumlah meningkat dan kita sekarang melihat BOR (Bed Occupancy Rate) juga sudah mulai naik, tempat isolasi juga mulai naik lagi,” ujar Menkeu.
Baca Juga: Pegawai Pajak Dapat Jempol dari Sri Mulyani karena Target Tercapai 100 Persen Lebih
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan transisi pandemi menuju endemi membutuhkan kalibrasi dan menggunakan seluruh instrumen kebijakan secara fleksibel.
