Infografis
Suara.com - Perwakilan Aliansi Borneo Bersatu meminta agar Presiden Jokowi menunjuk putra daerah menjadi kepala otorita ibu kota negara. Ini disampaikan saat mereka melakukan audensi di Komisi III DPR berkaitan dengan kasus Edy Mulyadi.
Aspirasi itu datang dari perwakilan aliansi bernama Ikul. Ia memohon putra daerah dipertimbangkan untuk menjadi kepala otorita Nusantara.
"Kami mohon sekiranya bisa dipertimbangkan kami putra daerah asal Kalimantan untuk menjadi kepala otorita. Tolong disampaikan ke pak presiden. Mohon pertimbangannya Pak," ujarnya di sela-sela audensi, Kamis (27/1/2022).
Ia berujar bahwa masyarakat setempat harus dilibatkan langsung dalam pembangunan dan perpindahan ibu kota.
Baca Juga: Pemindahan IKN ke Kaltim, Presiden Jokowi Banjir Pujian, Disebut Sudah Wujudkan Impian Soekarno
"Jangan hanya kami jadi penonton," ucapnya.
Menurutnya masyarkat Dayak di Kalimantan juga siap dan mampu menjadi kepala otorita. Apalgi, jika Jokowi mengingkan putra daerah, maka masyarakat menyepakati dan menyanggupi.
"Jadi kami siap jadi pemimpin. Siapa pun yang ditunjuk Jokowi, putra Kalimantan harus memimpin jadi ketua otorita, ketua Nusantara," ujarnya.
Sementara itu Juru Bicara Aliansi Borneo Bersatu, Haji Rahmat Nasution Hamka menegaskan bahwa pihaknya ingin pemerintah melibatkan masyarakat Kalimantan dalam pembangunan ibu kota.
"Yang jelas kita hanya ada perhatian ada keterlibatan itu yang paling penting. Sehingga apa? Kearifan-kaarifan lokal, filosofi-filosofi yang ada itu dari masyarakat lokal itu akan segera ditangani secara cepat," ujar Rahmat.
Di sisi lain, anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi yang juga mengikuti audensi mengaku putra daerah layak dilibatkan dalam ibu kota negara sebagaimana usulan yang ada dari aliansi.
"Saya ikut akan mengawal pak selain tadi yang soal satu tadi, yang IKN tadi pak. Tadi kan belum banyak yang ngomong yang soal keterlibatan putra daerah. Itu perlu kita dukung juga pak," ujarnya.
