Infografis
Suara.com - Tim Advokasi Bersihkan Indonesia mengajukan surat permohonan rekomendasi penghentian perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus yang menjerat dua aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, Kamis (27/1/2022) hari ini.
Sebab, mereka menilai jika laporan yang dibuat oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan merupakan bentuk pemidanaan yang dipaksakan.
Kuasa hukum Haris Azhar, Muhammad Al Ayyubi Harahap menyebut, dalam surat permohan rekomendasi itu, mereka turut melampirkan hasil riset berjudul "Ekonomi Politik Penempatan Militer di Intan Jaya" yang menyeret Luhut. Dia menyebut, hasil kajian itu tetap berdasar pada fakta, analisis, dan evaluasi.
"Hasil kajian itu pun juga sudah kami berikan kepada kejaksaan. Nah kemudian apakah itu pendapat yang didasarkan fakta, analisis dan evaluasi? Ya benar," ungkap Al Ayyubi di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Atas proses hukum yang kekinian sedang berjalan, Al Ayyubi menilai jika prosesnya terkesan dipaksakan. Dengan kata lain, ini merupakan bentuk kriminalisasi dan pelanggaran hukum, khususnya soal Surat Keputusan Bersama (SKB).
"Yang di mana salah satu unsur di SKB itu adalah kejaksaan. Nah isinya kan begini penafsiran terhadap pasal di UU ITE itu di Pasal 27 ayat 3. Seingat saya isinya adalah itu bukan peristiwa pidana. Jika apabila itu adalah pendapat, kritik, hasil evaluasi yang memiliki kebenaran juga," sambungnya.
Dalam konteks ini, Al Ayyubi menilai jika seharusnya kepolisian patuh dan mengikuti SKB tersebut. Dia menyebut, pihaknya juga telah meminta pihak kejaksaan -- dalam surat permohonan rekomendasi -- untuk mengingatkan polisi jika kasus ini bukan suatu bentuk tindak pidana.
"Dan kami minta supaya walaupun ada pelimpahan ya jangan diterima berkas perkaranya. Kalaupun memang harus dipaksakan, ya seperti disampaikan rekan saya, bahwa kasusnya harus ditutup demi hukum," jelasnya.
Tim Advokasi Bersihkan Indonesia juga berpendapat agar seharusnya Kapolri mengedepankan proses mediasi dalam konteks laporan Undang-Undang ITE. Polisi, kata dia, seharusnya memanggil para pihak-pihak terkait.
Baca Juga: Upaya Penjemputan Paksa Haris Azhar dan Fatia, Pengamat: Preseden Buruk Bagi Demokrasi
"Nah sampai sekarang kan belum ada mediasi kalau teman-teman mengikuti dari awal sampai sekarang. Yang ada adalah mengikuti selera Pak Luhut Binsar Pandjaitan," ucap Al Ayyubi.
