Suara.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), menilai adanya temuan kerangkeng berisi manusia di kediaman Bupati Langkat non aktif Terbit Rencana Perangin Angin harus jadi pelajaran.
Pemerintah hingga partai politik diminta selektif dalam memilih calon kepala daerah.
"Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri, dan Partai Politik pendukung, selektif dalam memilih calon kepala daerah yang berintegritas," kata Bamsoet kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).
Khusus untuk Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Bamsoet berharap agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah secara berjenjang.
Baca Juga: Tempat Rehabilitasi di Rumah Bupati Langkat Tak Layak
Menurutnya, hal itu penting untuk menjaga tata kelola daerah.
"Kemendagri diharapkan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah secara berjenjang, agar tata kelola daerah berkualitas sebagaimana ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014," tuturnya.
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini juga meminta Migrant Care agar bisa membantu pemerintah daerah untuk memantau segala kondisi para pekerja perkebunan hingga pertanian.
"MPR mendorong Migrant Care dapat membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mendata kondisi para pekerja di sektor perkebunan, pertanian, dan sebagainya," tandasnya.
Kerangkeng di Rumah Bupati
Untuk diketahui, Kerangkeng berisi manusia ditemukan di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin. Temuan itu telah dilaporkan Migrant Care ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Senin (24/1/2022).
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayat, pelaporan tersebut dilakukan karena kerangkeng manusia tersebut kuat diduga sebagai alat penyiksaan serta perbudakan.
Ia mengatakan, Migrant Care mendapatkan foto-foto bukti kerangkeng manusia di rumah sang bupati dari masyarakat.
Diduga, kata dia, kerangkeng itu digunakan sebagai tempat bagi para pekerja kelapa sawit milik Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin.
"Kerangkeng itu dibangun untuk pekerja kebun sawit si bupati, semacam penjara di rumah. Kerangkeng itu untuk menampung para pekerja setelah mereka bekerja," kata Anis.