Infografis
"Ketiga, mereka tidak punya akses ke mana-mana. Keempat, mereka mengalami penyiksaan, dipukul lebam dan luka," kata dia.
Eksploitasi kelima, kata dia, pekerja diberi makan tidak layak, yakni hanya dua kali sehari. Keenam mereka tidak digaji selama bekerja.
"Ketujuh tentu tidak punya akses komunikasi dengan pihak luar," ucap Anis.
Karena itu, Migrant Care melaporkan adanya kerangkeng dan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan perbudakan manusia di belakang rumah Bupati Langkat.
Menurut Anis, tindakan tersebut sangatlah keji dan melanggar prinsip hak asasi manusia.
"Baru tahu ada kepala daerah yang mestinya melindungi warganya tetapi justru menggunakan kekuasaannya untuk secara sewenang-wenang melakukan kejahatan yang melanggar prinsip HAM, antipenyiksaan, antiperdagangan orang dan lain-lain," tutur Anis.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, pihaknya segera mengirim tim untuk menindaklanjuti laporan Migrant Care.
Selain itu, Anas juga menuturkan Komnas HAM terus berkomunikasi berbagai pihak.
"Kenapa kami harus cepat karena karakter kasus kayak begini dalam konteks skenario hak asasi manusia memang harus cepat. Apalagi kalau ada dugaan terjadi penyiksaan. Terlambat sedikit kita akan semakin meruntuhkan kemanusiaannya terutama penyiksaan," kata Anam.
Baca Juga: Heboh Temuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Untuk Apa?
