Suara.com - Ekonom senior Faisal Basri menyampaikan kritik menohok terhadap megaproyek pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia menilai penetapan aturan bahwa ibu kota baru akan dipimpin oleh Kepala Otorita sudah menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan bisnis.
"Bentuk pemerintahannya (di ibu kota baru) tidak ada. Bukan Daerah Istimewa, bukan apa, tapi Otorita," kata Faisal Basri di kanal YouTube Indnesia Lawyers Club, Sabtu (21/1).
"Yang kita ketahui, Otorita itu bisnis. Ada Otorita Asahan, ada Otorita Batam, Otorita Jatiluhur. Jadi lebih pada bisnis," sambungnya.
Baca Juga: Menilik Isi RUU IKN yang Baru Disahkan: Kedudukan, Fungsi, dan Susunan Pemerintahan
Faisal Basri juga menyoroti bagaimana ibu kota baru letaknya berada di tengah industri-industri besar.
"Ibu kota kita ini letaknya dikelilingi oleh industri sawit, industri batu bara. Mana ada ibu kota di tempat yang sekelilingnya bisnis-bisnis besar itu? Itu oligarki semua yang punya," bebernya.
Faisal Basri juga menyoroti rencana pembangunan IKN menggunakan dana Pemulihan Ekonomo Nasional (PEN).
Menurut dia, jika dana PEN digunakan untuk membangun ibu kota baru, maka sama saja dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
"Dana PEN ini untuk rakyat. Untuk UMKM. Dana PEN ini, program pemulihan ekonomi nasional. Jadi rakyat langsung dikorbankan demi ibu kota," jelasnya.
Baca Juga: Groundbreaking Hilirisasi Batu Bara di Sumsel, Jokowi Sentil Ada yang Nyaman Zona Impor
Faisal Basri mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tidak menggunakan dana APBN untuk pembangunan megaproyek IKN.