Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pentingnya hilirisasi industri untuk menekan biaya impor sejak enam tahun lalu. Akan tetapi yang terjadi Indonesia malah nyaman berpuluh-puluh tahun untuk melakukan impor.
Itu dicontohkan Jokowi dengan ketersediaan gas elpiji di Indonesia itu dipenuhi dengan cara impor. Untuk impor elpiji saja, pemerintah harus mengeluarkan biaya kisaran Rp 80 triliun dari kebutuhannya Rp 100 triliun. Dari Rp 80 triliun itu pemerintah harus melakukan subsidi antara Rp 60 hingga 70 triliun bagi masyarakat karena memang harga jualnya yang sangat mahal.
"Ini perintah sudah enam tahun yang lalu saya sampaikan, tapi memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor, ada nyaman dengan impor, memang duduk di zona nyaman paling enak," kata Jokowi dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/1/2022).
Kebiasaan impor itu dikatakan Jokowi tentu saja merugikan. Menurutnya selain negara merasakan rugi karena impor tidak bisa memperbaiki neraca perdagangan. Selain itu gegara impor juga membuat lapangan pekerjaan masyarakat menjadi tidak terbuka.
Padahal kalau misalkan bisa melakukan hilirisasi untuk alternatif elpiji, bisa membuka 12 ribu lapangan pekerjaan. Belum lagi kalau ditambah dengan adanya investasi, maka lapangan pekerjaan bisa semakin bertambah banyak.
"Kalau ada 5 investasi seperti yang ada di hadapan kita ini 70 ribu lapangan pekerjaan yang akan tercipta, itu yang langsung, loh, yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat," tuturnya.
Karena itu Jokowi bersyukur ground breaking untuk proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil meter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan bisa dimulai. DME merupakan bahan bakar dari hasil olahan batu bara sebagai alternatif elpiji.
Jokowi mengungkapkan, apabila penggunaan elpiji bisa beralih ke DME, maka biaya untuk impor sekitar Rp 60-70 triliun bisa ikut dikurangi. Ia mengingatkan pembangunan proyek harus selesai pada waktu yang sudah ditentukan.
Hal tersebut dipintanya supaya bisa membangun proyek di daerah lainnya.
Baca Juga: Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, Politisi PDIP Effendi Simbolon Singgung Soal Kedekatan dengan Jokowi
"Jangan ada mundur-mundur lagi dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain karena ini hanya bisa mensuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan kepala keluarga."
