Infografis
Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat menyoroti belasan ribu desa yang kondisinya memprihatinkan dan butuh perhatian pemerintah. Di satu sisi, Syahrul memandang pemerintah tidak memprioritaskan pembangunan desa dan lebih memilih mengurus perpindahan ibu kota.
Padahal dengan alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara, Syahrul meyakini pemerintah bisa menyelesaikan pembangunan di desa-desa.
"Menurut data Indeks Desa Membangun Kemendes tahun 2021, ada 18.284 desa dari 74.957 desa di Indonesia yang sangat memperihatinkan. Sekitar 20% desa di Indonesia masih tertinggal dan sangat tertinggal. Menurut PKS harusnya pemerintah memprioritaskan hal ini. Bukan malah IKN yang dipaksakan," kata Syahrul dalam keterangannya, Minggu (23/1/2022).
Syahrul mengatakan, 40 persen dana desa saat ini justru dialokasikan untuk memberikan bantuan tunai kepada masyarakat, sementara sisanya untuk operasional pemerintahan desa.
Hal itu yang kemudian mengakibatkan dana desa sebagai cantolan anggaran pembangunan desa tidak dapat diharapkan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi dan lainnya.
"Apalagi yang diharap dari dana desa untuk pembangunan? Semua sudah habis untuk operasional dan bansos. Maka, kita mengharapkan dana yang dialokasikan di PEN itu diarahkan ke pembangunan desa, bukan ke IKN," kata Syahrul.
Syahrul khawatir tidak menjadikan pembangunan desa sebagai prioritas pemerintah akan berdampak panjang. Mulai dari penurunan ekonomi mikro hingga makin bertambahnya jumlah desa tertinggal.
Belum lagi, lanjut Syahrul ketimpangan sosial antardaerah bakal semakin besar. Ujungnya perencanaan yang sudah dibuat selama ini jadi berantakan.
"Ini berbahaya. Efeknya jangka panjang. Kita tidak ingin terjadi ketimpangan lagi dalam pembangunan wilayah terutama desa yang masih dikotomi dengan keinginan subjektif pemerintah pusat. Akibatnya, kita melanggar sila kelima dari Pancasila tentang keadilan sosial," imbuh dia.
Baca Juga: Ibu Kota Dipindahkan ke Kalimantan Timur, Jakarta Masih Terus Jadi Pusat Perekonomian Indonesia
Bangun Ibu Kota Baru Pakai Dana PEN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berniat untuk memakai sebagian anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional dana PEN 2022 untuk pembangunan infrastruktur awal proyek Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara yang berada di Kalimantan Timur.
Dari total anggaran PEN 2022 yang sebesar Rp 455,62 triliun tersebut, Sri Mulyani bakal memakai sebanyak Rp 178 triliun untuk kebutuhan pembangunan awal IKN terutama pembangunan jalan.
"Kalau PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa eksekusi di 2022 maka akan bisa kita anggarkan di Rp 178 (triliun) ini," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (19/1/2022).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menganggap, pembangunan IKN menjadi salah satu program yang bisa mengakselerasi dana PEN secara optimal, terutama pada sektor padat karya. Apalagi alokasi sebesar Rp 178,3 triliun tersebut belum dispesifikasi untuk apapun.
"Makanya di pemulihan ekonomi, penguatan ini kita harus betul-betul pragmatic, mana yang bisa jalan. Makanya kemarin saya buat statement untuk IKN, ini termasuk yang akan bisa dimasukkan dalam klaster ini kalau kementerian terkaitnya siap," ucap Sri Mulyani.
Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengingatkan Sri Mulyani untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan negara, terutama soal anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.
Pasalnya Marwan menilai rencana Sri Mulyani untuk memakai anggaran PEN 2022 untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bisa menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada.
"Program PEN dimaksudkan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha, dari sektor rill, sektor keuangan, dalam menjalankan usahanya," kata Marwan dalam rapat tersebut.
