Infografis
Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat menyoroti belasan ribu desa yang kondisinya memprihatinkan dan butuh perhatian pemerintah. Di satu sisi, Syahrul memandang pemerintah tidak memprioritaskan pembangunan desa dan lebih memilih mengurus perpindahan ibu kota.
Padahal dengan alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara, Syahrul meyakini pemerintah bisa menyelesaikan pembangunan di desa-desa.
"Menurut data Indeks Desa Membangun Kemendes tahun 2021, ada 18.284 desa dari 74.957 desa di Indonesia yang sangat memperihatinkan. Sekitar 20% desa di Indonesia masih tertinggal dan sangat tertinggal. Menurut PKS harusnya pemerintah memprioritaskan hal ini. Bukan malah IKN yang dipaksakan," kata Syahrul dalam keterangannya, Minggu (23/1/2022).
Syahrul mengatakan, 40 persen dana desa saat ini justru dialokasikan untuk memberikan bantuan tunai kepada masyarakat, sementara sisanya untuk operasional pemerintahan desa.
Hal itu yang kemudian mengakibatkan dana desa sebagai cantolan anggaran pembangunan desa tidak dapat diharapkan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi dan lainnya.
"Apalagi yang diharap dari dana desa untuk pembangunan? Semua sudah habis untuk operasional dan bansos. Maka, kita mengharapkan dana yang dialokasikan di PEN itu diarahkan ke pembangunan desa, bukan ke IKN," kata Syahrul.
Syahrul khawatir tidak menjadikan pembangunan desa sebagai prioritas pemerintah akan berdampak panjang. Mulai dari penurunan ekonomi mikro hingga makin bertambahnya jumlah desa tertinggal.
Belum lagi, lanjut Syahrul ketimpangan sosial antardaerah bakal semakin besar. Ujungnya perencanaan yang sudah dibuat selama ini jadi berantakan.
"Ini berbahaya. Efeknya jangka panjang. Kita tidak ingin terjadi ketimpangan lagi dalam pembangunan wilayah terutama desa yang masih dikotomi dengan keinginan subjektif pemerintah pusat. Akibatnya, kita melanggar sila kelima dari Pancasila tentang keadilan sosial," imbuh dia.
Bangun Ibu Kota Baru Pakai Dana PEN
