Infografis
"Lima daerah ini di pilih karena dianggap masih menyimpan kekerasan dari kelompok pro kemerdekaan Papua akan melakukan tindakan menempati bangunan sekolah yang jelas-jelas sudah telah dan akan melanggar hak atas pendidikan warga Negara khsususnya pelajar di Yahukimo," pungkas Gobay.
Berikut Lima Desakan LBH Papua atas peristiwa tersebut:
- Mendesak Wakil Presiden Maruf Amin selaku ketua Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat segera perintahkan anggota Brimob mengosongkan Gedung SMA Negeri Ninia, SMA Negeri Anggruk dan SMK Negeri 2 Yahukimo dalam rangka menjalankan perintah Bagian Keempat, Angka 6, huruf a, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Propinsi Papua.
- Mendedak Kapolri segera memerintahkan Kapolda Papua mengosongkan anggota Brimob dari Gedung SMA Negeri Ninia, SMA Negeri Anggruk dan SMK Negeri 2 Yahukimo dalam rangka menjalankan pemenuhan hak atas pendidikan yang dijamin pada Pasal 28c ayat (1), UUD 1945 junto pasal 13, UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia junto pasal 48, UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia junto pasal 60 ayat (1), UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Meminta Komnas HAM Republik Indonesia dan Komnas HAM Perwakilan Papua segera Pastikan pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Pelajar SMA Negeri Ninia, SMA Negeri Anggruk dan SMK Negeri 2 Yahukimo.
- Meminta Kapolri dalam menjalankan Operasi Damai Cartens di Papua dan Papua Barat tidak menjadikan Bangunan Sekolah sebagai tempat tinggal Pasukan Keamanan yang akan menjalankan Operasi Damai Cartens di Papua dan Papua Barat karena akan berdampak pada Hak Atas Pendidikan Warga Negara di Papua dan Papua Barat.
- Pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo wajib memasikan pemenuhan hak atas pendidikan Bagi Pelajar SMA Negeri NINIA, SMA Negeri Anggruk dan SMK Negeri 2 Yahukimo sesuai perintah Pasal 56 ayat (1) dan ayat (6) huruf b, UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Peropinsi Papua.
Viral
Peristiwa itu dibagikan dalam bentuk video oleh akun Twitter, @jefry_wnd. Dalam video berdurasi 13 detik itu ratusan pelajar tumpah ruah di jalan raya dan dari suara yang terdengar seperti sedang memprotes sesuatu.
Di samping itu, aparat TNI- Polri juga melakukan penjagaan saat aksi damai itu berlangsung.
Terpisah, Ketua Solidaritas Pemuda Peduli Yahukimo (Soppy), Otniel Sobolim mengatakan, aksi damai itu dilakukan sebab aktivitas belajar dan mengajar di sana terganggu. Sebab, bangunan sekolah diduduki aparat.
"Kami sepakat untuk memediasi hal tersebut melalui metode demo damai. Kami berusaha sampai berhasil ke titik sasaran aksi, yakni di depan kantor Dinas Pendidikan Yahukimo," kata Otniel dalam siaran persnya, Jumat (21/1/2022).
Otniel melanjutkan, personel kepolisian mulai dikerahkan pada September 2021 ke Yahukimo. Kata dia, aparat kepolisian didatangkan setelah terjadi beberapa peristiwa di Yahukimo.
Otniel melanjutkan, pemerintah pusat dan daerah telah bekerja sama untuk menempatkan aparat keamanan di beberapa tempat, salah satunya adalah sekolah.
Total ada empat sekolah di Yahukimo yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal aparat kepolisian.
"Pemerintah daerah bekerja sama dengan para kepala sekolah tingkat SMA, lalu diizinkan Brimob tinggal di SMA Ninia, SMA Negeri 2, SMA Anggruk dAN SMK," sambungnya.
