Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal DPC Demokrat Syamsuddin, alias Aco serta ajudan Bupati Penajam Paser Utara, Surya Yudrian dalam kasus suap barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Jumat (21/1/2022).
Syamsuddin dan Surya Yudrian diperiksa senagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan milik Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud yang sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
"Kami periksa Syamsudin an Surya Yudrian dalam kapasitas saksi untuk tersangka AGM (Abdul Gafur Mas'ud)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (21/1/2022).
Selain Syamsudin dan Surya, KPK turut memanggil PNS bernama Justan; Bendahara Korpri, Agus Suyadi; Direktur Perumda Benuo Taka Herianto; dan Pegawai PT Boreneo Putra Mandiri Hajrin Zainudin.
Mereka turut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Abdul.
Ali pun belum dapat menyampaikan apa yang akan ditelisik penyidik antirasuah terhadap pemeriksaan sejumlah saksi ini.
Dalam tangkap tangan Bupati Abdul, KPK menyita setidaknya menyita uang mencapai Rp 1 miliar serta di dalam rekening milik tersangka Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balik Papan Nur Afifah Balqis sebesar Rp 447 juta.
Mereka ditangkap di sebuah Mall di kawasan Jakarta. Nur diduga sebagai penampung uang-uang yang didapat Abdul dari sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Selain Abdul, KPK menetapkan lima tersangka lain dalam kasus ini. Mereka yakni Plt Sekda Penajam Paser Utara, Mulyadi; Kepala Dinas PUTR Kab PPU, Edi Hasmoro; Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab PPU, Jusman; dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis.
Baca Juga: Hakim dan Panitera yang Kena OTT KPK Diberhentikan
Sedangkan tersangka pemberi suap yakni pihak swasta bernama Achmad Zuhdi alias Yudi.
Untuk proses penyidikan lebih lanjut, para tersangka akan langsung dilakukan penahanan lebih lanjut selama 20 hari pertama. Mulai Kamis 13 Januari sampai 1 Februari 2022.
"Upaya paksa penahanan oleh tim penyidik bagi para tersangka untuk 20 hari pertama,"ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
